Mahfud MD Ungkap Pensiunan TNI Jadi 'Backingan' Mafia: Yang Begitu Sudah Lama..
mahfud md ungkap adanya transaksi aneh rafael alun trisambodo sejak 2012-@mohmahfudmd-Instagram
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan banyak pensiunan jenderal TNI yang membackingi atau membantu mafia.
Bahkan, ia menyebutkan hal tersebut sudah lama terjadi di Indonesia namun tidak ada yang berani untuk mengungkapkannya.
Mahfud MD mengungkapkannya dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Kamis,15 Desember 2022.
BACA JUGA:Lowongan Kerja, Singapura Butuh Banyak Tenaga Kesehatan, Buruan Daftar!
BACA JUGA:PT KAI: Penumpang KRL Tembus 18,95 Juta Orang per Juli 2022, Paling Banyak di Tanggal Ini
"Yang begitu tuh sudah lama, kemarin saya tanya kepada Sesmenko ini itu tentara kalau udah pensiun punya kekuatan apa pak? waduh laporan saya tuh banyak membeking orang, membekingi mafia, jenderal ini lah jenderal itu," katanya
Ia heran dengan perilaku yang dilakukan oleh pensiunan TNI yang masih menggunakan kekuatannya pasca menyandang status pensiun.
“Kalau begitu saya bilang, ambil. Saya sampaikan ke polisi, ambil dong, orang sudah pensiun kok masih ini, lalu mau menggunakan apa? Mungkin sebentar lagi akan ada pengumuman tersangka,” ungkapnya.
Mahfud MD kemudian memerintahkan agar jajaran Polri untuk berani menindak para pensiunan TNI tersebut.
BACA JUGA:Mahfud MD Minta Semua Pihak Berantas Terorisme: Tak Ditangkap Dibilang Lalai!
"Saya bilang ke poldanya, jangan dibiarkan model begini, menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi memungut uang dari masyarakat," ujar Mahfud.
Dia mengaku hal ini merupakan sesuatu hal yang sudah lama terjadi di Indonesia namun tidak ada yang berani untuk mengungkapkannya.
"Soal backing backing-an ini saya kira sudah lama ini, cuma tidak ada yang berani ngomong saja, backing-backing ini sejak dulu," kata dia.
Kemudian dia mengatakan kasus besar yang pernah terjadi, kasus tersebut bahkan ketika dibawa ke kantor penegak hukum justru mendapat penolakan karena terdapak sosok berpengaruh dibaliknya.
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber:
