85 Persen Daerah Masih Numpang Hidup ke Pusat, Tito Bongkar APBD Banyak yang Belum Bisa Berdiri Sendiri

JAKARTA, PostingNews.com -- Mayoritas pemerintah daerah di Indonesia ternyata masih jauh dari kata mandiri. Di tengah semangat otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari dua dekade, sebagian besar daerah justru masih bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

 

Fakta itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. Dari hasil pemetaan terhadap 546 daerah yang terdiri atas 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, sebanyak 469 daerah atau sekitar 85 persen masuk kategori memiliki kapasitas fiskal lemah.

 

“Dari 546 daerah, terdapat sekitar 469 daerah atau 85 persen yang kapasitas fiskalnya lemah, artinya sangat tergantung dari transfer pemerintah pusat,” kata Tito.

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD di banyak wilayah belum cukup kuat untuk menjadi mesin utama pembiayaan pembangunan. Dengan kata lain, banyak daerah masih hidup dari "uang kiriman" pusat.

BACA JUGA:Jaksa Buka Peluang Periksa Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam Kasus MBG

 

Sebaliknya, daerah yang benar-benar memiliki kemampuan fiskal kuat jumlahnya jauh lebih sedikit. Hanya sekitar 43 daerah atau 8 persen yang mampu mengandalkan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara 34 daerah lainnya atau sekitar 6 persen berada dalam kategori sedang.

 

Jika ditelusuri lebih jauh, kesenjangan itu terlihat jelas pada level kabupaten. Di tingkat provinsi, lebih dari separuh daerah memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat. Namun saat turun ke tingkat kabupaten, jumlah daerah yang kuat secara fiskal hanya sekitar 8 persen, sedangkan sekitar 85 persen masih bergantung pada bantuan pusat.

 

Fenomena yang hampir sama juga terjadi di wilayah perkotaan. Dari 93 kota yang dipetakan, hanya 15 kota yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Selebihnya masih mengandalkan transfer anggaran dari Jakarta.