Prabowo Resmi Bentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra, Pemerintah Janjikan Hunian dan Infrastruktur Dipercepat!

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID --- Prabowo Subianto berusaha mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra dengan membentuk satuan tugas khusus.

Penunjukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas diharapkan mampu mempercepat koordinasi antara pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh.

Langkah ini dianggap penting karena wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan dan tekanan sosial yang sangat luas akibat bencana dalam beberapa pekan terakhir. 

BACA JUGA:Malam Berdarah di Caracas, Puluhan Jiwa Tewas dalam Operasi Tangkap Presiden Venezuela

Presiden Prabowo resmi memutuskan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi terdampak yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada awal Januari 2026.

Keputusan tersebut diumumkan melalui Menteri Sekretaris Negara setelah retret kabinet awal tahun di Hambalang, Bogor, yang juga menjadi momen bagi pemerintah untuk mengatur langkah penanganan jangka panjang pascabencana.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk langsung sebagai Ketua Satgas dengan pertimbangan kapasitasnya dalam koordinasi lintas daerah dan kementerian agar proses pemulihan lebih efektif dan terarah.

Selain itu, satuan tugas ini juga didampingi oleh Wakil Ketua Letjen TNI Richard Tampubolon dan dibantu oleh Dewan Pengarah yang akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. 

BACA JUGA:Alami Kekerasan Seksual, Manohara Ogah Dilabeli Mantan Istri Pangeran Kelantan

Pembentukan satgas ini bertujuan untuk mempercepat semua tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan di wilayah terdampak, termasuk pembangunan hunian sementara dan permanen bagi masyarakat yang rumahnya rusak parah.

Menurut pemerintah, prioritas utama saat ini adalah mendirikan sebanyak mungkin hunian bagi warga yang masih tinggal di pengungsian, sekaligus menjamin akses layanan dasar seperti pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan kembali berjalan normal.

Berbagai kementerian, lembaga, dan instansi, termasuk kepolisian dan Kementerian Pekerjaan Umum, telah dilibatkan dalam rencana penanganan dan pembangunan berdasarkan rekap data kerusakan dari lapangan.

Pemerintah juga menyiapkan realisasi kompensasi untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang supaya warga bisa kembali menempati tempat tinggal masing-masing secepat mungkin. 

BACA JUGA:Tiga Daerah Ini Masih Terapkan Pemutihan dan Diskon Pajak 2026, Simak Syarat dan Masa Berlakunya