Bupati Nias Sujud di Forum Nasional: “Kami Sudah Capek Miskin”
Bupati Nias Utara.--Foto: Istimewa.
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Seorang kepala daerah memilih bersujud di penghujung forum rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Rabu, 25 Februari 2026.
Aksi itu menjadi simbol kekecewaan pemerintah daerah yang merasa wilayah tertinggal belum mendapat perhatian serius dalam program pembangunan nasional.
Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, melakukan sujud di samping podium setelah menyampaikan keluhan panjang mengenai kondisi daerahnya. Ia berbicara di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta pejabat kementerian dan lembaga lainnya.
Dalam forum tersebut, Amizaro mengaku mewakili 30 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal. Ia bahkan ditunjuk sebagai koordinator daerah tertinggal oleh kementerian.
Daerah 3T Merasa Tak Dilirik Program Pemerintah
Amizaro menyampaikan bahwa daerah tertinggal hampir tidak memperoleh ruang dalam berbagai program kementerian dan lembaga. Ia mengatakan keluhan itu muncul setelah berdiskusi dengan kepala daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
BACA JUGA:Bantuan Hari Raya Pengemudi Ojol Segera Hadir, Pemerintah Susun Aturan Final
“Kami mohon nanti bagaimana mendapat satu rekomendasi, sekiranya di Kementerian/Lembaga, memberi satu ruang dalam posisi program-program terhadap daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) ini,” ungkap Amizaro.
Ia kemudian berbicara lebih terbuka di hadapan peserta rapat.
“Tadi, kami sedikit berbicara dengan kawan-kawan kepala daerah, kami sudah keliling, tapi sesungguhnya, mohon maaf Kementerian/Lembaga, saya berkata apa adanya, hampir tidak ada nilai kami daerah 3T ini dalam program Bapak dan Ibu. Benar kawan-kawan?” sambung dia.
Ucapan tersebut langsung disambut persetujuan para kepala daerah yang hadir. Menurut Amizaro, daerah tertinggal membutuhkan keberpihakan nyata dalam kebijakan pembangunan, sebagaimana afirmasi yang diberikan kepada wilayah dengan status khusus.
“Ini yang kami tagih, keberpihakan kepada kami. Kalau di Papua itu ada yang namanya otsus, di Aceh juga ada otsus. Kami daerah yang tertinggal apa? Maka tolong untuk kami diberikan perhatian,” ujar dia.
Anggaran Habis untuk Gaji, Pembangunan Nyaris Tak Bergerak
Keluhan tidak berhenti pada soal program pembangunan. Amizaro juga memaparkan tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah tertinggal. Ia meminta pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui APBN.
“Kami mohon ini, sekiranya gaji PPPK diambil alih oleh APBN. Ini bencana bagi kami. Setuju?” kata Amizaro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
