Impor Rp24,66 Triliun Pikap India Dipertanyakan, Dasco Minta Ditahan Dulu

JAKARTA, PostingNews.id — Rencana pemerintah mendatangkan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk menopang operasional Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan dari parlemen. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad meminta langkah itu ditangguhkan sampai Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan ke Amerika Serikat.

Dasco menilai keputusan sebesar itu sebaiknya tidak diambil tanpa pembahasan langsung bersama kepala negara. Apalagi kebijakan tersebut berkaitan dengan belanja negara dan dampaknya terhadap industri otomotif dalam negeri.

“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana tersebut ditunda dulu mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks DPR, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

Ia mendorong agar aspek teknis impor kendaraan tersebut dibicarakan secara menyeluruh dengan Prabowo. Menurut dia, Presiden kemungkinan akan menghitung secara matang kemampuan industri nasional sebelum memberikan lampu hijau.

BACA JUGA:Ramai Isu Produk AS Tanpa Sertifikasi Halal, Begini Kata Seskab Teddy

“Tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco.

Nilai Proyek Capai Rp24,66 Triliun

Pemerintah sebelumnya merancang pengadaan 105 ribu unit mobil pikap dari India dengan nilai sekitar Rp24,66 triliun. Kendaraan itu disiapkan untuk mendukung aktivitas logistik Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di sekitar 85 ribu desa.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota membenarkan adanya pengadaan tersebut. Badan usaha milik negara itu memang ditugasi mempercepat operasional koperasi desa.

Ia memastikan sebagian unit mobil sudah tiba di Indonesia, meski tidak merinci jumlahnya.

BACA JUGA:99 Persen Produk Asal AS Masuk Tanpa Tarif, Bagaimana Nasib UMKM?

Melalui Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu gedung Koperasi Desa Merah Putih hingga pertengahan 2026. Armada pikap itu disiapkan sebagai tulang punggung distribusi logistik koperasi.

Kritik lebih keras datang dari anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel. Ia menilai rencana impor dalam skala besar berpotensi bertabrakan dengan agenda prioritas pemerintah, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri nasional.

“Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Astacita, bahkan melanggar Astacita karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain,” kata Rachmat.