Iuran BPJS Diminta Naik, Defisit Rp20 Triliun Jadi Alarm Pemerintah
Defisit BPJS Kesehatan tembus Rp20 triliun. Menkes Budi dorong penyesuaian iuran demi menjaga ketahanan JKN dan subsidi lebih tepat sasaran.-Foto: Antara-
Melalui skema Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pemerintah menyiapkan pola pembagian tanggung jawab yang berbeda. Kelompok desil satu sampai empat akan ditanggung pemerintah pusat. Desil lima dan enam menjadi tanggungan pemerintah daerah. Sementara penyesuaian iuran hanya akan menyasar kelompok desil tujuh hingga sepuluh yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
BACA JUGA:Polisi Ponorogo Larang Sound Horeg dan Perang Sarung Saat Ramadhan
Budi menyebut pendekatan itu sebagai upaya menghadirkan rasa keadilan dalam sistem jaminan kesehatan.
“Itu sebabnya kenapa kenaikan iuran menjadi instrumen yang lebih adil, yang harus diperjuangkan,” kata dia.
Di tengah kebutuhan menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan, pemerintah kini berada di persimpangan antara menjaga stabilitas fiskal, memastikan akses layanan kesehatan, dan meredam gejolak sosial yang kerap menyertai setiap rencana kenaikan iuran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
