Ironis! Gaji Guru Kalah Sejahtera dari Sopir MBG, Ahli Pendidikan Soroti Potensi Kesenjangan Sosial

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Pemerhati pendidikan, Billy Mambrasar, mendorong pemerintah membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola gaji serta tunjangan guru. Lembaga itu bisa berupa badan nasional atau kementerian tersendiri agar urusan kesejahteraan pendidik tidak tercecer.

Menurut Billy, selama ini kepastian soal tunjangan dan kesejahteraan guru belum terkelola dengan baik. Ia menilai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum optimal memastikan hak-hak guru, terutama terkait penghasilan dan jaminan kesejahteraan.

Usulan tersebut telah disampaikan Billy kepada Komisi X DPR yang membidangi pendidikan. Ia menyampaikannya dalam pertemuan pada Selasa, 20 Januari 2026, sebagai bagian dari masukan kebijakan untuk perbaikan tata kelola pendidikan nasional.

"Kesejahteraan guru yang masih rendah dan meminta pertimbangan negara untuk mengalokasikan gaji dan tunjungan guru lewat sebuah badan nasional atau langsung dari kementerian seperti pengelolaan pegawai SPPG BGN," kata Billy kepada wartawan, dikutip Rabu 21 Januari 2026.

Billy yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar pada era Presiden Joko Widodo menilai pola pengelolaan anggaran pendidikan selama ini kurang berpihak pada guru. Ia menyebut sebagian besar anggaran justru dialirkan ke pemerintah daerah.

BACA JUGA:Antisipasi Hujan Ekstrem, Pramono Pertimbangkan WFH dan Sekolah dari Rumah

Menurut dia, dana transfer tersebut pada akhirnya digunakan untuk berbagai kebutuhan lain di sektor pendidikan. Gaji dan tunjangan guru tidak menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.

"Anggaran pendidikan semua ditransfer ke daerah dan pemda mengalokasikannya untuk kebutuhan pendidikan lainnya dan bukan gaji serta kesejahteraan guru. Akibatnya gaji dan tunjangan guru jadi sedikit," ujarnya.

Kondisi kesejahteraan guru juga disoroti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Organisasi ini menilai penghasilan guru honorer masih sangat rendah dan bahkan berada di bawah pendapatan sopir MBG.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut sopir program MBG memperoleh upah harian sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000. Jika dihitung dalam sebulan, pendapatan mereka bisa menembus lebih dari Rp3 juta.

"Sudah pasti lebih dari Rp3 juta. Sementara guru, banyak sekali guru, kemarin di Jakarta saja guru honorer di sekolah negeri itu gajinya Rp300.000. Di Jakarta, bukan di Papua," kata Ubaid di Jakarta Pusat, pada Selasa 30 Desember 2025 lalu.

BACA JUGA:3 Jabatan SPPG Ini Dilantik Jadi PPPK 01 Februari, Segini Besaran Gajinya

Ubaid menilai situasi tersebut sangat memprihatinkan. Guru, menurut dia, merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia. Namun hingga kini, banyak guru masih hidup jauh dari kata sejahtera.

Ia juga menilai negara belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap guru. Hal itu terlihat dari masih rendahnya gaji guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di dunia pendidikan.