JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Cuitan Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto yang memplesetkan kata Khilafah menjadi khilaf*ck, ikut ditanggapi politisi Partai Demokrat Hasbil M. Lubis.
Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil M. Lubis bahkan berencana untuk melaporkan Dede Budhyarto ke polisi atas dugaan penistaan agama terkait cuitannya itu.
Melalui akun media sosial Twitter bernama @Hasbil_Lbs, Hasbil ikut menanggapi kicauan Dede Budhyarto.
Hasbil pada Sabtu (29/10/2022) mengatakan, ia bersama timnya sudah sepakat untuk melaporkan Dede Budhyarto ke polisi.
BACA JUGA:Barcelona Terpuruk, Xavi Bakal Depak 4 Pemain Ini, Padahal Banyak Jasanya
"Saya dan tim sudah membuat keputuskan, Selasa tanggal 1 November 2022, akan membuat LP (Laporan Polisi)," tulis Hasbil, dikutip dari fin.co.id, Minggu (30/10).
Pria yang juga jadi Kepala BPOKK DPP Insan Muda Demokrat Indonesia itu juga membeberkan siapa yang akan menjadi kuasa hukum atas laporan yang akan dibuat ke pihak kepolisian.
Hasbil menyebutkan, ia mununjuk Mohamad Taufiqurrahman dan Tasrif sebagai kuasa hukumnya.
"Kawan, kita kawal kasus dugaan penistaan agama ini ya. Retweet-kan kawan!," ujarnya.
BACA JUGA:Main Bareng Ronaldo, Wonderkid Man United Ini Mengaku Berasa Mimpi
Ditambahkan Hasbil, ia juga tidak takut atas tekanan dari buzzer atas tindakan yang dipilihnya ini.
"Lawan saya bukan buzzer receh, tapi komisaris sombong itu! Yang ada di barisan saya, kalian petarung," tegasnya Hasbil.
Sebelumnya, Hasbil juga sempat mendesak Dede Budhyarto untuk minta maaf 2x24 jam. Dikatakan Hasbil, jika Dede Budhyarto tidak minta maaf, maka ia akan membuat laporan polisi.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama (MUI), KH Cholil Nafis menilai Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto tidak sopan dengan memplesetkan kata khilafah menjadi khilaf*ck.
BACA JUGA:Jelang Natal dan Tahun Baru 2022 Stok Beras Dipastikan Aman, Perpadi: Totalnya Ada 8 Juta Ton
Ada pun plesetan yang dilakukan oleh Dede Budhyarto melalui akun Twitternya. Kiai Nafis mengatakan, dasar negara Indonesia sudah menjadi kesepakatan bersama yakni pancasila.
Namun dia tidak sepakat jika sampai harus memelesetkan kata Khilafah menjadi khilaf*ck. Sebab Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam.
"Secara pribadi saya tak ingin ada yang mengubah dasar negara menjadi khilafah, imarah, Komunis, dll karena kita sudah sepakat dengan Pancasila," tulis Cholil Nafis.
"Dan dasar ini sudah sesuai dengan Piagam Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw," sambungnya melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Rabu 26 Oktober 2022.
BACA JUGA:Semoga Manjur! 200 Fomepizole Tiba di Indonesia dari Jepang, Pasien Gagal Ginjal Terima Secara Gratis
Cholil Nafis mengatakan, kurang tepat jika memplesetkan khilafah jadi khilaf*ck. Sebab, khilafah memiliki sejarah dalam Islam.
Kata Ketua MUI Pusat tersebut, Khilafah yang ada dalam sejarah Islam jauh berbeda dengan khilafah yang diusung oleh HTI.
Cholil Nafis menilai, silahkan saja membenci HTI. Tapi kurang tepat jika harus plesetkan kata khilafah menjadi khilaf*ck.
BACA JUGA:Korban Binomo Kecewa Sidang Vonis Indra Kenz Ditunda Mendadak: Psikologinya Juga Sudah Kena
Soal tak suka HTI yg silahkan aja toh juga sudah dilarang dan dibubarkan di Indonesia. Tapi sepertinya kurang tepat dan tak sopan memelesetkan kata khilafah," kata Cholil.