Luhut Tak Terima Namanya Dikaitkan dengan PT Toba Pulp Lestari Penyebab Bencana Ekologi di Sumatera

Kamis 04-12-2025,13:48 WIB
Reporter : Andika Prasetya
Editor : Andika Prasetya

JAKARTA, PostingNews.id — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara setelah namanya kembali terseret dalam pusaran isu kepemilikan PT Toba Pulp Lestari. Tuduhan yang ramai di media sosial itu menyebut dirinya sebagai beneficial owner perusahaan tersebut, sebuah isu yang makin liar terutama sejak operasional TPL disorot tajam pascabencana ekologis melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Rangkaian kabar yang beredar itu didorong oleh dinamika medsos yang kadang lebih cepat dari klarifikasi resmi. Namun pihak Luhut langsung memasang rem. Lewat juru bicaranya, Jodi Mahardi, semua tuduhan itu dibantah habis. Ia memastikan isu tersebut tidak punya pondasi yang layak dipercaya.

“Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari” ujar Jodi dalam keterangan resminya pada Kamis 4 Desember 2025.

Jodi menegaskan bahwa setiap klaim, narasi, ataupun unggahan yang menghubungkan Luhut dengan TPL adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dibilang, menurut pihak Luhut, apa pun yang mencoba menyambungkan titik antara Luhut dan TPL adalah sekadar upaya menjahit rumor dengan benang yang tidak cocok.

BACA JUGA:Apa Pentingnya Bank Genetik hingga Dibahas Luhut dan Prabowo di Istana?

Ia kemudian menyoroti posisi Luhut sebagai pejabat negara yang terikat aturan. Menurut Jodi, Luhut selama ini berjalan sesuai koridor hukum, menjaga etika tata kelola, dan memenuhi prinsip transparansi. Termasuk urusan konflik kepentingan yang sering menjadi sorotan publik.

“Beliau juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel” kata Jodi menambahkan.

Melihat derasnya arus kabar yang mengalir di ruang digital, pihak Luhut meminta publik menyalakan radar kehati-hatian. Ajakan ini muncul karena kabar yang belum diverifikasi kebenarannya berpotensi memicu salah paham yang sulit dibenahi jika sudah telanjur viral.

Ajakan itu bukan sebatas imbauan umum. Jodi mengatakan pihaknya membuka pintu bagi siapa saja yang ingin meminta klarifikasi langsung. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kabut informasi yang kerap membungkus isu sensitif.

BACA JUGA:Bahlil Baru Sebatas Ancam Cabut IUP Tambang Nakal yang Disorot dalam Banjir Sumatera

“Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilahkan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan” tegasnya.

Dengan bantahan ini, pihak Luhut mencoba meredam bola panas yang bergulir di tengah publik. Namun di luar panggung klarifikasi, isu yang telanjur meluas menunjukkan betapa cepatnya informasi di era digital dapat membentuk persepsi sebelum fakta dikonfirmasi.

Kategori :