POSTINGNEWS.ID — Krisis politik di Filipina kembali menguat setelah puluhan ribu warga berkumpul di Manila menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait skandal proyek pengendalian banjir.
Demonstrasi masif ini memicu spekulasi bahwa tekanan publik dapat berujung pada upaya menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Aksi tiga hari itu dipusatkan di Taman Rizal Manila dan menjadi simbol akumulasi kemarahan warga terkait temuan ribuan proyek pengendalian banjir yang menggunakan material di bawah standar, bahkan sebagian tidak pernah dibangun. Skandal tersebut menyeret sejumlah pejabat dekat Presiden Marcos Jr.
BACA JUGA:Ugal-ugalan Kelar, Angkot Tua Jakarta Resmi Digusur Mikrotrans Listrik
Polisi mencatat sedikitnya 27.000 anggota Iglesia Ni Cristo turun ke jalan. Mereka mengenakan pakaian putih sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi.
Pihak gereja menegaskan aksi ini bukan sekadar protes, melainkan “suara moral” warga yang menolak penyalahgunaan anggaran negara.
Bruder Edwin Zabala, juru bicara Iglesia Ni Cristo, menekankan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk seruan moral kepada pemerintah.
BACA JUGA:Demi MBG, Pemerintah Gelontorkan Rp20 T untuk Bangun Peternakan Ayam Nasional
Ia menyatakan bahwa gereja ingin menunjukkan “perasaan kami dan menyuarakan seruan Iglesia ni Cristo dari banyak warga negara kami yang mengutuk kejahatan besar yang melibatkan banyak pejabat pemerintah”.
Kelompok masyarakat sipil lain juga menggelar aksi terpisah di Monumen Kekuatan Rakyat di Quezon City.
Lokasi itu memiliki nilai simbolis karena menjadi tempat runtuhnya pemerintahan Ferdinand Marcos Sr pada 1986. Publik menyebut situasi saat ini mengingatkan pada masa tersebut.
BACA JUGA:Dokter Tifa Desak Jokowi Hadapi Kasus Ijazah Palsu Secara Gentle
Di tengah meningkatnya gelombang protes, militer Filipina menyatakan tetap mendukung pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan untuk meredam spekulasi kemungkinan perpecahan di tubuh institusi keamanan. Meski demikian, pengamat menilai tekanan publik tetap berpotensi mengubah lanskap politik.
Kepolisian Nasional Filipina mengerahkan 15.000 personel untuk mengamankan aksi. Langkah ini dinilai menunjukkan kekhawatiran pemerintah akan eskalasi massa yang terus membesar.