JAKARTA, PostingNews.id — Gelombang penolakan atas gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto masih deras, namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih jalur sejuk dan spiritual untuk meresponsnya. Ia berharap mereka yang belum bisa menerima keputusan itu suatu hari dapat lebih lapang dada.
“Kalau ada yang masih belum mau ikhlaskan, saya doakan, mudah-mudahan mereka bisa ikhlaskan,” ujar Bahlil dalam acara pagelaran wayang memperingati HUT ke-61 Golkar di Jakarta Barat, Jumat, 14 November 2025.
Jika masih sulit juga, Bahlil menyarankan resep alternatif yang tak kalah menenangkan. “Kalau tidak ikhlas lagi, salat terus yang Muslim, yang Kristen ke gereja, yang Hindu, Budha ke tempat ibadah masing-masing agar mendapat rahmat dari Allah SWT,” lanjutnya.
Soal Soeharto, Bahlil memang tak pernah setengah hati. Ia mengulang pandangannya bahwa pro dan kontra adalah hal wajar dalam demokrasi, apalagi tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi. “Bahwa ada yang setuju dan tidak setuju inilah sebuah konsekuensi negara demokrasi,” kata dia.
BACA JUGA:Saraswati Sempat Mau Mundur, Eh Sekarang Sudah Nongol Diam-diam di DPR
Golkar sendiri berdiri tegak di belakang keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, Soeharto adalah bagian penting dari sejarah partai berlambang beringin itu.
“Pak Harto adalah Presiden 32 tahun, pernah menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, ikut melahirkan Partai Golkar,” ujarnya.
Atas dasar itulah Golkar mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang pada 10 November 2025 secara resmi menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional lewat Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025.
Namun, aliran penolakan tetap berdiri pada garis yang sama sejak sebelum keputusan itu diketuk. Dari internal politik, suara keras datang dari Ketua DPP PDI-P sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira. Ia menilai pemerintah sama sekali tidak mendengar penolakan publik.
BACA JUGA:KUHAP Mau Disahkan Cepat-Cepat, Koalisi Sipil: Jangan Sampai Hukum Jadi Proyek Kejar Tayang
“Berapa banyak penolakan dari kelompok masyarakat bahkan dari rakyat Indonesia sendiri terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Tapi pemerintah seperti tuli dan mengabaikan,” ucapnya.
Andreas mengingatkan kembali daftar panjang peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru. Mulai dari penghilangan paksa, penembakan misterius, Tanjung Priok, Talangsari, hingga kekerasan yang menyertai keruntuhan kekuasaan Soeharto pada 1998. Bagi Andreas, catatan ini seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengangkat Soeharto sebagai pahlawan.
Penolakan tak berhenti di parlemen. Jaringan GUSDURian ikut menyampaikan keberatan keras. Alissa Wahid, Direktur GUSDURian, menyebut keputusan pemerintah sebagai sebuah langkah mundur dari semangat reformasi.
“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan sebuah pengkhianatan pada demokrasi, khususnya terhadap gerakan reformasi yang telah menumbangkan rezim otoritarianisme yang korup,” katanya.
BACA JUGA:Ramai-Ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Bahlil Bilang yang Sempurna Cuma Tuhan