JAKARTA, PostingNews.id — Mantan Presiden Joko Widodo ikut menanggapi hangatnya wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi dua tokoh besar, Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di tengah riuh perdebatan publik yang belum juga reda, Jokowi memilih mengambil posisi tenang. Ia menyebut bahwa setiap pemimpin bangsa memiliki jasa besar yang patut dihargai, terlepas dari kekurangan yang menyertainya.
“Setiap pemimpin pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Kita semua harus menghargai itu. Setiap pemimpin ada kelebihan dan kekurangannya,” ujar Jokowi di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 6 November 2025.
Ia menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan bukan keputusan spontan atau hasil tekanan politik, melainkan melalui kajian panjang dan proses seleksi oleh tim yang berwenang di pemerintah. “Ada timnya, ada para pakar yang mempertimbangkan secara matang. Kita semua harus menghargai keputusan tersebut,” kata dia.
Meski wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional menimbulkan perdebatan tajam di ruang publik, Jokowi menganggap hal itu sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi. “Biasa dalam negara demokrasi ada pro dan kontra. Itu hal yang lumrah,” ujarnya.
BACA JUGA:Tak Mau Soeharto Sendiri, Bahlil Usul Semua eks Presiden Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Ketika ditanya soal pandangan Jawa “Mikul Dhuwur Mendhem Jero”—sebuah falsafah yang mengajarkan untuk menghormati pemimpin, bahkan dengan segala cacatnya—Jokowi tak banyak berpanjang lebar. Ia menjawab dengan nada tenang. “Ya, kita harus menghormati para pemimpin, termasuk presiden-presiden terdahulu,” katanya singkat.
Sementara itu, Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) tengah menilai 10 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional tahun 2025. Dari jumlah itu, empat tokoh merupakan nama baru, sedangkan enam lainnya merupakan usulan lama yang kembali diajukan.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih menjelaskan bahwa proses pengusulan ini melibatkan kajian historis dan pertimbangan nilai perjuangan setiap tokoh. “Untuk tahun 2025, sudah ada sepuluh proposal yang masuk. Empat pengusulan baru dan enam merupakan pengusulan kembali,” ujarnya.
Daftar tokoh yang kembali diusulkan tahun ini antara lain Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur, Soeharto dari Jawa Tengah, Bisri Sansuri dari Jawa Timur, Idrus bin Salim Al-Jufri dari Sulawesi Tengah, Teuku Abdul Hamid Azwar dari Aceh, serta Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat.
BACA JUGA:Airlangga: QRIS Sudah 56 Juta Pengguna, Makanya Ditakuti Dunia
Sementara empat nama baru yang diajukan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita dari Bali, Deman Tende dari Sulawesi Barat, Midian Sirait dari Sumatera Utara, dan Yusuf Hasim dari Jawa Timur.
Proses penetapan gelar Pahlawan Nasional selalu menjadi cermin cara bangsa ini memperlakukan sejarahnya—antara penghormatan dan perdebatan. Jokowi tampak ingin menekankan sisi penghargaan terhadap jasa para pemimpin, sementara publik tetap mempertanyakan batas antara menghormati sejarah dan menutup mata terhadap luka-luka lama bangsa.