POSTINGNEWS.ID - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah negosiasi dengan China terkait utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, langkah tersebut memang tidak bisa dihindari dan menjadi satu-satunya solusi realistis.
“Iya, memang harus negosiasi, kan? Mau apa kalau sudah begini. Enggak bisa bayar, enggak punya uang, ya negosiasi. Kan gitu, kan? Jalannya tuh negosiasi. Silakan aja,” ujar Mahfud, Minggu (26/10/2025).
BACA JUGA:Modus Baru Driver Lalamove Tipu Konsumen: Ada Video Barang, Ada Plat Mobil, Tapi Barang Gaib
Mahfud menjelaskan bahwa negosiasi merupakan langkah wajar untuk menyelamatkan proyek strategis nasional agar tidak menimbulkan beban fiskal baru.
Selain itu, ia juga menyatakan kesiapannya untuk diperiksa KPK terkait dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut.
“Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” kata dia.
BACA JUGA:PPPA Ungkap Akar Kekerasan Perempuan dan Anak: Bukan Emosi, Tapi Ekonomi
Pernyataan Mahfud tersebut muncul setelah KPK meminta dirinya membuat laporan resmi atas dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa laporan semacam itu bukanlah kewajiban seseorang.
“Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” tegasnya.
BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian Ajak Warga Ganti Nasi Putih ke Keladi Demi Gula Lebih Rendah
Mahfud juga menilai lembaga antirasuah itu sudah lama mengetahui isu mark up proyek sebelum dirinya menyampaikan ke publik melalui kanal YouTube pribadi.
Ia bahkan menyebut pihak-pihak yang pertama kali berbicara dan memiliki data konkret soal proyek tersebut seharusnya menjadi fokus penyelidikan KPK.
Menurut Mahfud, keterbukaan publik penting agar proyek nasional seperti Whoosh tidak kembali menjadi ladang penyimpangan.