Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan dana sekitar Rp4,1 triliun.
Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya serapan anggaran di banyak daerah, yang ujungnya bisa berdampak pada lambatnya pembangunan dan perputaran ekonomi lokal.
BACA JUGA:15 Pemda Terkaya dari Uang Nganggur di Bank Versi Purbaya
Pemerintah Pusat Minta Daerah Bergerak Cepat
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak sedang mencari kambing hitam, tetapi ingin mengingatkan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran.
Dana daerah yang mengendap di bank dalam jumlah besar bisa menyebabkan perputaran ekonomi tersendat dan target pembangunan tidak tercapai.
Ia juga memastikan bahwa data tersebut tidak hanya milik Kementerian Keuangan, tetapi juga sesuai dengan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia.
“Tanya aja ke Bank Sentral. Itu data resmi dari mereka. Waktu saya ketemu Pak Tito (Mendagri), angkanya juga sama. Jadi bukan saya yang buat-buat,” jelas Purbaya.
BACA JUGA:Purbaya Tuduh Dana Jabar Rp4 Triliun Nganggur, Dedi Mulyadi Balas Pakai Data
“Jangan-jangan Anak Buahnya yang Ngibulin”
Tak berhenti di situ, Purbaya juga sempat melontarkan pernyataan tajam yang mengundang perhatian publik.
“Kemungkinan besar anak buahnya (KDM) juga ngibulin dia. Soalnya data BI dan laporan perbankan itu jelas banget, tiap minggu di-update. Jadi kalau bilang datanya nggak ada, ya aneh,” ucapnya.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi warganet, yang sebagian mendukung sikap tegas Purbaya, sementara lainnya menilai kedua pejabat itu sebaiknya duduk bareng mencari solusi ketimbang saling sindir.
BACA JUGA:Tangan Diulur Tak Disambut, Purbaya Bikin Pejabat Kemenkeu Canggung di Kamera
Jalan Keluar: Sinkronisasi Data dan Aksi Nyata
Meski tensinya panas, perdebatan antara Purbaya dan KDM sebenarnya bisa jadi momentum positif.
Isu dana daerah mengendap ini bukan masalah baru — setiap tahun selalu muncul laporan soal rendahnya serapan APBD di berbagai provinsi.
Solusi jangka panjangnya?
Pemerintah pusat dan daerah perlu menyinkronkan data keuangan dan mempercepat birokrasi pencairan anggaran.