JAKARTA, PostingNews.id – Dua lembaga riset, Transparency International Indonesia (TII) dan Center of Economic and Law Studies (Celios), sama-sama menyoroti sisi gelap dan bolong dari program makan bergizi gratis (MBG) yang digadang-gadang jadi salah satu proyek kebanggaan Presiden Prabowo Subianto.
Temuan mereka membuka kotak pandora soal ketimpangan distribusi, aroma privilese, sampai efektivitas program yang digelontorkan lewat triliunan rupiah anggaran negara itu.
Peluncuran laman MBG Watch di Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025, jadi panggung bagi dua lembaga ini untuk membeberkan lima temuan utama yang bikin alis publik terangkat.
Pertama, TII menemukan adanya perlakuan istimewa bagi lembaga di bawah kepolisian. Jika yayasan mitra MBG lain dibatasi maksimal mengelola 10 dapur gizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), maka yayasan yang berada di bawah naungan Polri bisa buka sampai 15 dapur. “Kenapa dibedakan? Apa indikatornya yang membedakan?” ujar peneliti TII, Dzatmiati Sari.
BACA JUGA:Deputi BGN Bakal Perketat Standar SOP Untuk SPPG
Kedua, yayasan Polri ternyata juga mendapat jalur cepat. Mereka tidak perlu melewati tahap pendalaman profil dan transaksi yang biasanya wajib bagi mitra non-Polri.
Tahapan itu sejatinya dibuat agar pemerintah bisa mencegah konflik kepentingan dan menjamin transparansi penggunaan anggaran. “Pemerintah perlu menjelaskan dasar eksklusivitas ini,” kata Dzatmiati lagi, menyinggung soal transparansi yang masih kabur.
Ketiga, Presiden Prabowo Subianto justru menjadikan dapur Polri sebagai standar nasional. Setelah ribuan orang keracunan akibat program MBG, Presiden memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk meniru standar dapur kepolisian di seluruh Indonesia.
Dadan pun memuji dapur Polri yang dinilai memenuhi standar kebersihan tinggi karena sudah melakukan rapid test makanan sebelum dibagikan ke masyarakat.
BACA JUGA:Amphuri Blak-blakan, Sebut Kuota Haji 50:50 Hasil Tangan Dingin Gus Yaqut
Keempat, lembaga riset ekonomi Celios menilai ada cara yang jauh lebih efisien ketimbang sistem dapur MBG: kasih tunai langsung saja ke orang tua penerima manfaat.
Dari total anggaran Rp 71 triliun, jika disalurkan hanya kepada keluarga miskin dan rentan, setiap anak bisa mendapat Rp 50 ribu per porsi. “Kalau langsung masuk ke orang tua, uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan gizi ibu dan anak,” kata peneliti Celios, Media Wahyudi Askar.
Kelima, Celios juga menunjukkan bagaimana sistem dapur MBG sekarang justru bikin manfaatnya susut di tangan penerima. Setelah dipotong biaya operasional dan logistik, anak-anak hanya mendapat jatah sekitar Rp 15 ribu per porsi.
“Itu bukan berarti lebih baik daripada tidak sama sekali. Justru tidak efisien,” ujar Media.
BACA JUGA:Biro Haji Abal-abal Ikut Dapat Kuota, Kemenag Seperti Tak Punya Filter