JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta dan bakal calon presiden (capres) Partai NasDem, mengkritik praktik penempatan satu pejabat dalam banyak jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan atau conflict of interest di pemerintahan saat ini.
Dalam Dialog Rakyat di Gedung Sabuga, Bandung, Anies berbicara tentang pentingnya menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Menurutnya, pejabat publik terlalu sering memiliki bisnis di bidang yang sama dengan pekerjaan mereka di pemerintahan.
Hal itu, kata Anies, bisa memengaruhi proses pengambilan kebijakan.
"Yang megang kekuasaan adalah juga pengusaha di bidang yang sama," kata Anies, Minggu (6/8).
BACA JUGA: Novel Baswedan Ungkap Nasib Eks Pegawai KPK: Dipersulit Cari Kerja, Hingga 'Digiring' Jadi ASN
Anies menyatakan bahwa ketika para pejabat membuat keputusan, perbedaan antara peran mereka sebagai pengusaha dan penguasa harus jelas, sehingga konflik kepentingan dapat dihindari.
Ia menegaskan bahwa praktik ini harus dihentikan dan menyatakan keberpihakan untuk membersihkannya.
Penempatan terlalu banyak tugas pada satu individu juga menurutnya dapat menyebabkan kurang efisiensi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan.
Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa dunia usaha juga menolak praktik semacam ini.
"Kalangan dunia usaha tidak menyukai praktik seperti itu," ujar Anies.
Mereka, kata Anies, justru menghargai tata kelola yang baik dan benar karena dapat menciptakan kepastian dan keadilan.
Oleh karena itu, Anies menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan di tingkat pimpinan.
Kehadiran Anies Baswedan dalam acara tersebut juga didampingi oleh Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kategori :