Mantan Ketua Umum PSSI Minta Mochamad Iriawan Tidak Mundur, Ini Alasannya...

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Desakan agar Mochamad Iriawan atau Iwan Bule mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 semakin menguat.

Desakan agar pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu mundur dari jabatannya merupakan buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menyebabkan 100 orang lebih meninggal dunia.

Namun pandangan berbeda disampaikan Agum Gumelar. Ketua Umum PSSI periode 1999-2003 itu malah meminta agar Iriawan mundur dari jabatannya.

Agum yang juga Dewan Pembina PSSI pada Senin (10/10/2022) mengatakan, mundur bukan jawaban atas permasalahan yang terjadi saat ini.

BACA JUGA:Jadi Kapolda Jawa Timur, Ini Profil Irjen Teddy Minahasa Putra

Menurut Agum, Iriawan harus menyelesaikan kasus Kanjuruhan hingga tuntas, agar bisa dijadikan pembelajaran untuk ke depan supaya kompetisi bisa lebih baik.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu juga mengapresiasi langkah Iriawan yang langsung menuju ke Malang dan bertemu keluarga korban, baik di rumah sakit maupun di kediaman.

"Bahkan saya dengar selama tujuh hari berada di Malang dan berkeliling ke keluarga korban dan ke Kanjuruhan. Ini saya kira juga sebagai bentuk tanggung jawab. Saya apresiasi itu," kata Agum, dikutip dari fin.co.id, Selasa (11/10/2022).

+++++

Ditambahkan Agum, Ketua Umum PSSI dan Exco juga harus menerima apapun keputusan atau rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah melalui Kemenkopolhukam.

Agum juga berpesan untuk terus menggaungkan 3 Tabu, slogan ini pernah ia gaungkan saat menjadi Ketua Umum PSSI.

3 Tabu itu ialah: pertama, pemain tidak berkelahi di lapangan apapun alasannya. Kedua tidak boleh memprotes wasit dengan berlebihan. Ada mekanisme untuk memprotes pengadil lapangan itu. Ketiga, tidak boleh terlibat suap.

‘’Jika 3 Tabu itu dilaksanakan, saya yakin kompetisi akan berjalan baik dan benar dan pasti akan enak ditonton serta dinikmati,’’ imbuh Agum.

BACA JUGA:Polri Ungkap Penyebab Kematian Korban Tragedi Kanjuruhan Bukan dari Gas Air Mata

Agum juga meminta siapapun yang ingin maju menjadi Ketua Umum PSSI untuk bertarung pada Kongres Luar Biasa (KLB) pada akhir 2023.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan bahwa dirinya maupun pejabat eksekutif pemerintahan tidak akan mengintervensi perihal tersebut.

Kendati demikian, Menpora juga tidak melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka termasuk lewat petisi daring mendesak Ketum PSSI mundur yang menuai banyak dukungan.

+++++

Pernyataan tersebut disampaikan Amali saat ditanya awak media soal kemungkinan pemerintah mengintervensi karena desakan deras bagi Iriawan untuk mundur.

Menpora mengingatkan bahwa PSSI sebagai federasi sepak bola di Indonesia bernaung di bawah FIFA yang merupakan otorita sepak bola dunia.

"Pemerintah apapun yang ada, itu federasi, kita hormati. Kita ada wilayahnya masing-masing," ujar Amali.

Pilihan Menpora untuk tidak meneruskan desakan dari masyarakat agar Iriawan mundur tentu tidak lepas dari bayang-bayang ancaman sanksi FIFA yang pernah dirasakan Indonesia pada 2015 silam.

BACA JUGA:Farhat Abbas Tanggapi Kasus KDRT yang Dialami Lesti Kejora: Jangan Terlalu Kasar

Kala itu pemerintah membekukan PSSI pada 17 April 2015 dengan dasar ketidakpatuhan atas imbauan Badan Olahraga Profesional (BOPI) terkait penyelenggaraan Liga Indonesia 2015, yang dijawab FIFA dengan menjatuhkan sanksi kepada PSSI per 30 Mei 2015.

Selain mencabut keanggotaan PSSI, FIFA juga melarang tim nasional maupun klub Indonesia bermain di kompetisi resmi FIFA dan AFC.

Sanksi itu pula yang membuat Menpora cukup berhati-hati dalam tindak lanjut pasca Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 131 nyawa selepas pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) pekan lalu.

Sumber: