Surat Mualem ke PBB Dipersoalkan, Wakil Aceh di DPR Minta Pusat Lebih Legowo

JAKARTA, PostingNews.id — Langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa berbuntut diskusi di tingkat pusat. Di tengah suasana duka akibat banjir dan longsor, surat itu sempat dibaca sebagian pihak sebagai langkah yang sensitif. Namun dari Senayan, suara pembelaan datang.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil, meminta pemerintah pusat tidak tergesa menilai langkah Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem. Menurut Nasir, surat kepada UNDP dan UNICEF harus dilihat dari kacamata kemanusiaan, bukan sebagai sinyal ketidakmampuan negara.

“Kita mengharapkan agar pusat bisa memahami langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh yang menyurati kedua lembaga itu,” kata Nasir kepada wartawan, Selasa 16 Desember 2025.

Nasir bercerita, di tengah bencana besar yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera, ada banyak pihak dari luar negeri yang ingin datang membantu. Bantuan itu bukan hanya berupa logistik, tapi juga tenaga dan keahlian. Dalam konteks itu, surat Mualem dinilai sebagai pintu komunikasi, bukan langkah politik.

BACA JUGA:Kuota Haji Terus Diusut, KPK Panggil Eks Bendahara Amphuri dan Yaqut

Ia menilai surat tersebut tidak membawa muatan yang berlebihan. Menurut Nasir, kerja sama Aceh dengan UNDP dan UNICEF bukan barang baru. Setiap tahun, kedua lembaga di bawah naungan PBB itu memang menjalankan program di Aceh, baik di sektor pembangunan maupun kemanusiaan.

“Karena itu, sangat wajar kalau pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu untuk membantu menanggulangi pascabencana di Sumatera dan Aceh khususnya,” ujarnya.

Nasir menegaskan, permintaan itu tidak ditujukan untuk menyudutkan pemerintah pusat. Ia menolak anggapan bahwa Aceh sedang mengirim sinyal ketidakpercayaan terhadap kemampuan negara menangani bencana.

“Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor. Indonesia memiliki sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab,” tegas Nasir.

BACA JUGA:Prabowo Sentil Pemegang Konsesi, Untung Dibawa ke Luar Negeri Rakyat Cuma Kebagian Debunya

Dari sudut pandangnya, urusan kemanusiaan tidak bisa dipagari terlalu kaku oleh prosedur. Nasir berharap birokrasi penerimaan bantuan asing, baik berupa barang maupun orang, tidak dibuat berbelit. Menurut dia, empati lintas negara adalah sesuatu yang alami ketika bencana besar terjadi.

“Solidaritas kemanusiaan antar warga negara tidak mungkin dicegah. Pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur dibantu oleh saudara-saudaranya se-Tanah Air dan juga dari luar negeri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh memang telah mengirimkan surat resmi kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta dukungan penanganan banjir dan longsor. Permintaan itu disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

“Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu 14 Desember 2025.