Gus Yahya Menolak Lengser, PBNU Kini Berjalan dengan Dua Komando

JAKARTA, PostingNews.id — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekarang seperti rumah besar yang kebanjiran dua kunci. Satu kunci dipegang Syuriyah yang menggelar rapat di Hotel Sultan pada Selasa 9 Desember dan langsung menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum. Satu kunci lainnya masih dicengkeram erat Yahya Cholil Staquf yang mengaku tidak pernah menyerahkan duplikatnya.

Di kubu Yahya, semuanya tenang seperti tidak ada apa-apa. Ia berdiri tegak menyebut dirinya ketua umum yang sah sambil menilai pemakzulan sepihak itu melanggar peraturan organisasi. Dari cara bicaranya, konflik ini terdengar seperti urusan administrasi biasa, padahal orang-orang di lapangan sudah mulai membedakan kubu mana yang parkirnya lebih ramai.

Dalam keterangannya selepas rapat koordinasi di Kantor PBNU Jakarta pada Kamis 11 Desember 2025, Yahya berkata “Kami tidak menyikapi masalah ini sebagai perkubuan”. Ucapan itu dilontarkan dengan santai, seolah dualisme ini hanya salah paham kecil, bukan perkara siapa yang sebenarnya boleh menandatangani surat penting dan siapa yang masih boleh duduk di kursi ketua.

Yahya menambahkan, fokusnya kini adalah pembenahan organisasi di tengah konflik yang sedang melanda PBNU. Sikap keras menolak keputusan Rais Aam, kata dia, semata untuk menjaga integritas organisasi. “Berdasarkan tatanan organisasi, rapat harian Syuriyah pada 20 November lalu membuat keputusan yang bukan wewenangnya,” ucap Yahya.

BACA JUGA:Anak Sekolah Jadi Korban Tabrak Mobil MBG, Gibran Minta Maaf Program Besarnya Selalu Muncul Masalah

Ia mengklaim semua keputusan yang diterbitkan Syuriyah setelah itu tidak punya dasar legalitas. “Kami hanya memandang menurut aturan,” katanya. Dalam bahasa jalanan, Yahya seakan ingin bilang bahwa memakzulkan orang tanpa surat lengkap bisa dihitung sebagai pelanggaran administratif, bukan politik.

Sementara itu, di kubu Syuriyah, langkahnya sudah jauh meninggalkan garis start. Zulfa Mustofa digeser ke posisi Penjabat Ketua Umum PBNU lewat rapat pleno Selasa malam 9 Desember di Hotel Sultan. Keputusan itu otomatis membuat Zulfa menjadi pengganti sementara Yahya hingga muktamar berikutnya.

“Penjabat Ketua Umum PBNU untuk sisa masa bakti ditetapkan kepada K.H. Zulfa Mustofa,” ujar pimpinan rapat pleno, Muhammad Nuh, dalam keterangan pers seusai sidang tertutup itu. Menurut Nuh, penunjukan tersebut memberi Zulfa mandat penuh untuk memimpin jalannya organisasi dan mengatur administrasi PBNU. “Beliau akan memimpin sebagai pejabat ketua umum dan melaksanakan seluruh tugas sampai muktamar digelar,” ujarnya.

Konflik ini bermula dari rapat Syuriyah pada 20 November yang meminta Yahya mundur karena dinilai melanggar AD/ART serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025. Pelanggaran yang dimaksud bermula ketika pengurus menghadirkan pemateri pro-Israel, Peter Berkowitz, dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional NU pada Agustus 2025. Selain itu, tata kelola keuangan PBNU juga ikut disoal.

BACA JUGA:Dedi Tutup Tambang Lereng Gunung setelah Bandung Kebanjiran

Yahya tidak bergeser. Ia tetap menolak mundur. Syuriyah kemudian mengeluarkan Surat Edaran pada 25 November yang menyatakan Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum per 26 November. Fasilitas, atribut jabatan, semua disebut harus dilepas.

Yahya menentangnya. Ia bilang surat itu tidak sah, masih berstatus draf, dan tidak memenuhi syarat administrasi organisasi sehingga tidak dapat diakui sebagai dokumen resmi. Situasi makin dinamis setelah Yahya merotasi sejumlah pengurus, termasuk Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang digeser dari posisi sekretaris jenderal.