Pemerintah Bidik 12 Perusahaan Biang Kerok Banjir Sumatera, 20 Izin Usaha Hutan Terancam Dicabut

JAKARTA, PostingNews.id — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pemerintah mulai mengerucutkan daftar pihak yang diduga ikut menyuburkan bencana ekologis di tiga provinsi Sumatera. Setelah berhari-hari publik bertanya-tanya apakah banjir bandang ini murni karena cuaca ekstrem atau ada tangan manusia di baliknya, Raja Juli memberi sinyal bahwa bukan hanya awan gelap yang perlu dipersalahkan.

Ia mengatakan sudah ada belasan perusahaan yang masuk radar pemerintah. Menurut keterangan awalnya, terdapat 12 subyek hukum perusahaan yang dinilai punya kontribusi terhadap kerusakan di kawasan banjir. Namun ia memilih tidak membuka daftar nama perusahaan tersebut, seolah menunggu waktu yang tepat untuk melepas kabar panas ke publik.

“12 perusahaan itu yang terkait dengan lokasi banjir” kata Raja Juli saat ditemui awak media di kompleks DPR MPR Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa tim penegak hukum sudah berada di lokasi terdampak. Menurutnya, proses hukum terhadap perusahaan-perusahaan itu hanya tinggal menunggu hitungan waktu. Pemerintah tampaknya tak ingin terburu-buru, tetapi juga tidak ingin terlihat diam di tengah meningkatnya tekanan publik.

BACA JUGA:Titiek Soeharto Meledak di Senayan Gegara Truk Kayu Lewat Santai di Tengah Korban Banjir Sumatera

Selain daftar 12 perusahaan tersebut, Raja Juli mengungkapkan rencana lain yang lebih besar. Ia mengatakan ada sekitar 20 perusahaan yang izin pemanfaatan hutannya atau PBPH akan dicabut oleh kementeriannya. Pencabutan ini, katanya, akan menunggu restu Presiden Prabowo Subianto.

“Sekitar 20 perusahaan dengan luas 750 ribu hektare, itu se-Indonesia. Termasuk di tiga provinsi terdampak banjir” ujar politikus PSI itu.

Pernyataan ini memberi gambaran bahwa persoalan banjir tidak hanya soal hujan deras musiman, tetapi juga pola pemanfaatan lahan yang sudah lama dikritik berbagai pihak. Raja Juli menjelaskan bahwa banjir besar yang menghantam Sumatera dipicu oleh tiga faktor utama, mulai dari siklon tropis Senyar, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai, sampai kerusakan di kawasan tangkapan air.

Bencana besar ini terjadi pada Selasa 25 November 2025 dan langsung melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data terbaru dari BNPB per Kamis 4 Desember 2025 pukul 16.00 mencatat jumlah korban jiwa mencapai 836 orang. Selain itu, 518 orang masih dinyatakan hilang dan 2,7 ribu orang mengalami luka-luka.

BACA JUGA:Raja Juli Antoni Janji Usut Tuntas Kayu Gelondongan Misterius di Tengah Banjir Sumatera

Skalanya makin terlihat ketika menilik data dari Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB yang diakses pukul 18.00 WIB. Sebanyak 51 kabupaten kota di Sumatera terdampak bencana ekologis ini. Kerusakan juga tercatat masif, dengan 10,5 ribu rumah rusak.

Tidak hanya pemukiman, tetapi juga 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, dan 115 gedung atau kantor mengalami kerusakan. Sebanyak 295 jembatan ikut tumbang atau rusak akibat terjangan banjir dan longsor, membuat sejumlah daerah semakin sulit dijangkau tim penyelamat.

Di tengah semua itu, langkah pemerintah membidik perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat memberi tanda bahwa bencana ini tidak hanya soal alam yang murka. Ada pekerjaan rumah besar yang berkaitan dengan tata kelola hutan dan izin usaha. Publik kini menunggu, apakah daftar 12 perusahaan itu akan segera diumumkan atau justru terus menjadi teka-teki di balik derasnya air bah Sumatera.