Banjir Sumatera Bukan Salah Hujan, Tapi Konflik Agraria yang Sudah Menggunung
Banjir Sumatera dipicu rusaknya kawasan hulu akibat konflik agraria dan ekspansi lahan. Ratusan korban tewas menegaskan krisis ekologis makin parah.-Foto: Dok. BPBD Kabupaten Agam-
Selain itu, mereka mendesak pengusutan pejabat negara dan korporasi yang terlibat perampasan tanah masyarakat, penguasaan wilayah adat, dan perusakan kawasan hutan. Semua ini dianggap sebagai akar utama krisis agraria dan ekologis. Mereka juga mendorong agar tanah dikelola oleh warga, bukan ditumpuk dalam konsesi raksasa yang menyisakan ruang sempit untuk masyarakat.
“Kami juga menuntut pemerintah segera melaksanakan reforma agraria sebagai upaya untuk pengakuan dan pemulihan wilayah adat masyarakat” ujar Benny. Mereka juga meminta Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria mempercepat kerja dan mendesak pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria agar persoalan demi persoalan tidak terus menggulung seperti arus banjir yang datang tanpa henti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News