KSAD Akhirnya Tegur Jenderalnya yang Nyelonong ke Sengketa Lahan Jusuf Kalla

JAKARTA, PostingNews.id – Di tengah sengketa panas lahan Tanjung Bunga yang menyeret nama besar Jusuf Kalla, muncul satu sosok tak terduga yang justru membuat publik semakin bertanya-tanya. Seorang jenderal berbaju sipil tampak hadir di lokasi eksekusi lahan, dan akhirnya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak turun tangan memberikan teguran langsung.

Maruli memastikan bahwa kehadiran Staf Khususnya, Mayor Jenderal Achmad Adipati Karna Widjaja, tidak ada urusannya dengan tugas kedinasan. Ia menegaskan posisi sang jenderal dua bintang itu berada di lokasi semata karena urusan pribadi.

“Kepentingan pribadi, sudah ditegur,” kata Maruli ketika ditemui awak media pada Senin, 17 November 2025.

Foto Achmad Adipati yang beredar di media sosial sebelumnya langsung mengundang spekulasi liar. Publik menyebut-nyebut dugaan pembekingan, apalagi lahan itu diklaim oleh JK dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). TNI AD pun bergerak cepat menelusuri apa sebenarnya yang terjadi di lapangan.

BACA JUGA:Ramai Sebut Polisi Bisa Sadap Seenaknya di KUHAP Baru, DPR Bilang Itu Hoaks

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kolonel Infanteri Donny Pramono, membenarkan bahwa Achmad Adipati memang menjabat sebagai Staf Khusus KSAD. Namun, ia juga mengingatkan bahwa institusi belum menarik kesimpulan apa pun terkait foto yang viral tersebut.
“Kami sedang mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh,” ujar Donny pada Rabu, 12 November 2025.

Donny menekankan bahwa semua prajurit TNI AD, terlebih mereka yang menduduki posisi strategis, terikat pada aturan yang ketat. Netralitas, profesionalisme, dan larangan terlibat dalam kepentingan pribadi adalah prinsip mendasar yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota.

“TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru membuat penilaian sebelum klarifikasi resmi dirilis. Mispersepsi, menurut Donny, justru bisa merugikan seluruh institusi.

BACA JUGA:Ucapan ‘Ahli Gizi Tak Perlu’ Berbalik Makan Tuan, DPR Jadi Bulan-bulanan Para Pakar

“Kami berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI Angkatan Darat,” ujar Donny.

Keramaian ini juga disorot publik, termasuk mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Melalui akun X, ia menyinggung soal dugaan peran aparat dalam proses yang ia sebut sebagai “eksekusi abal-abal” terhadap lahan milik Jusuf Kalla dan mengaitkannya dengan dugaan jaringan mafia tanah.