Keuntungan Situs Judi online Berhasil Dipangkas Pemerintah

POSTINGNEWS.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat penurunan drastis transaksi judi online sepanjang 2025.

Nilainya mencapai Rp155 triliun hingga 6 November, turun 57% dibandingkan Rp359 triliun pada tahun sebelumnya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, penurunan ini merupakan hasil kerja sama lintas lembaga, terutama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Kami berhasil menekan sampai Rp155 triliun,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/11).

BACA JUGA:Jenderal Jerman: Rusia Diprediksi Serang NATO Besok

Penurunan transaksi juga berdampak pada jumlah deposit pemain judi online.

Pada 2024, total deposit mencapai Rp51 triliun, sedangkan tahun ini turun menjadi Rp24,9 triliun atau merosot lebih dari 45%.

Ivan menegaskan, kolaborasi antara PPATK dan Komdigi berhasil menekan akses masyarakat hingga 70% terhadap situs-situs judi online. Langkah ini disebut bagian dari strategi nasional pemberantasan judol.

BACA JUGA:Anita Wahid: Soeharto Bukan Pahlawan, Tapi Simbol Otoritarianisme

Selain menutup situs, pemerintah juga memblokir ribuan rekening yang diduga terafiliasi dengan praktik ilegal tersebut. “Ini membuktikan efek langsung dari intervensi digital,” tambah Ivan.

Menurutnya, pemberantasan judi online menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita.

Tujuannya, menyelamatkan masyarakat dari praktik yang merugikan sosial dan ekonomi.

BACA JUGA:Ara Umumkan Kenaikan Gila-gilaan Anggaran Bedah Rumah, Naik 8 Kali Lipat di Era Prabowo

Ivan mengingatkan, tanpa intervensi pemerintah, nilai transaksi bisa tembus Rp1.000 triliun tahun ini. “Kolaborasi kuat menjadi kunci penurunan signifikan,” tegasnya.