Natalius Pigai Tanggapi Survei Celios: Jangan Percaya Surpay-surpey

POSTINGNEWS.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kinerja Kementerian HAM saat ini berada dalam posisi kuat dan berprestasi di antara lembaga negara.

Pernyataan ini disampaikan Pigai menanggapi hasil survei dari lembaga riset Celios yang menyoroti kinerja kementeriannya.

Dalam perayaan ulang tahun Kementerian HAM, Pigai menyebut bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Komunikasi Presiden, Kementerian HAM berhasil menempati peringkat ketiga dari 47 kementerian dan lembaga nasional dalam mendukung program prioritas Presiden.

BACA JUGA:Purbaya Tuduh Dana Jabar Rp4 Triliun Nganggur, Dedi Mulyadi Balas Pakai Data

Capaian ini, menurutnya, merupakan bukti konkret bahwa lembaganya bekerja serius dan memberikan hasil yang terukur.

“Saya ingin sampaikan bahwa Kementerian HAM ini bulan ini berada di posisi ketiga dari 47 kementerian lembaga yang mendorong kebijakan prioritas Presiden,” ujar Natalius Pigai.

Ia menilai pencapaian tersebut membuktikan komitmen kuat Kementerian HAM untuk bekerja demi kepentingan nasional, bukan sekadar citra publik.

BACA JUGA:Tangan Diulur Tak Disambut, Purbaya Bikin Pejabat Kemenkeu Canggung di Kamera

Pigai menambahkan, posisi ketiga dalam pemeringkatan nasional itu menunjukkan bahwa Kementerian HAM telah melampaui banyak lembaga besar lainnya.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa kerja nyata lebih penting daripada penilaian berbasis opini publik semata.

“Kami nomor tiga dong. Dan kami mengalahkan 47 kementerian lembaga. Apa itu tidak berprestasi? Kalau survei-survei tidak usah lagi ini, survei-survei ya,” tegasnya menanggapi hasil riset lembaga Celios yang dinilai belum mencerminkan kinerja lapangan secara objektif.

BACA JUGA:Partai Ummat Tagih Janji Prabowo, Sebut Polri Sudah Mirip Seperti Partai

Lebih lanjut, Pigai menyoroti bahwa sebagian lembaga survei di Indonesia masih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Ia bahkan menyebut bahwa praktik survei di Indonesia cenderung bersifat “like and dislike” dan tidak seluruhnya memiliki integritas profesional sebagaimana lembaga survei ternama dunia.

“Survei itu lembaga yang menyembunyikan, memanipulasi kejahatan. Atau memperlancar kejahatan. Semua survei itu alat justifikasi kejahatan,” ucapnya tegas.