Gubernur Jateng Minta SPPG Harus Siap Diperiksa Demi Keamanan Program MBG

POSTINGNEWS.ID - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selalu terbuka dan siap diaudit kapan pun. Langkah ini, katanya, penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

“SPPG tidak boleh eksklusif. Kalau ada persoalan, harus segera ditangani dengan cepat agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” ujar Luthfi usai memimpin rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10).

 

Luthfi menekankan bahwa pengawasan terhadap program MBG harus diperketat. Ia menegaskan, keamanan pangan adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar, sehingga seluruh dapur penyedia makanan wajib menjaga proses pengolahan, kebersihan, dan distribusi dengan ketat.

 

“Jangan sampai kasus keracunan seperti yang sempat terjadi terulang lagi. Ini program besar dan struktural, jadi semua harus serius menjalankannya,” tegasnya.

 

Rapat tersebut diikuti sekitar 4.000 peserta, mulai dari mitra SPPG, ahli gizi, kepala daerah, hingga perwakilan instansi terkait di Jawa Tengah. Luthfi mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak bersikap masa bodoh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.

 

“Setiap SPPG harus terbuka untuk dicek. Minimal bupati atau ibu-ibu PKK bisa meninjau langsung. Harus ada koordinasi dan transparansi dengan Satgas MBG,” katanya.

 

Saat ini, tercatat sudah ada 1.596 SPPG yang beroperasi di Jawa Tengah. Jumlah itu ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun, sehingga pengawasan harus dilakukan menyeluruh—mulai dari dapur, pendistribusian makanan, hingga pengelolaan limbah.