Begini Cara BGN Verifikasi Dapur MBG, Meski Nyatanya Banyak yang Fiktif

BGN klaim verifikasi dapur MBG berlapis, tapi DPR ungkap ribuan SPPG fiktif. Program gizi gratis kembali jadi sorotan publik.-Foto: IG @badangizinasional.ri-
JAKARTA, Semaraknews.co.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Brigadir Jenderal Polisi Sony Sonjaya menjelaskan panjang lebar soal mekanisme verifikasi calon mitra penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program makan bergizi gratis (MBG). Ia bilang prosesnya berlapis-lapis, dari pengajuan lokasi sampai ditetapkan layak beroperasi.
“Usulan yang disampaikan calon mitra melalui portal kemudian diverifikasi. Ada tahapan berjenjang dengan petugas khusus yang mengawal setiap proses,” ujar Sony di Artotel Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 25 September 2025.
Tahap pertama disebut verifikasi pengajuan, di mana lokasi dicek detail, mulai kuota penerima, status lahan, sampai dokumen kepemilikan tanah. Kalau lolos, status calon mitra naik jadi persiapan. Di sini dapur mulai dibangun atau direnovasi, lengkap dengan laporan foto, pembelian alat, dan syarat merekrut 47 pekerja lokal, terutama dari kelompok miskin ekstrem.
Kalau fisik dapur sudah rampung seratus persen, masuk ke verifikasi tahap 2. Petugas survei turun ke lapangan untuk memastikan kelayakan operasional. Kalau layak, dibuat berita acara, SK penunjukan kepala dapur, hingga pembukaan rekening virtual account.
Dari situ, anggaran baru bisa cair lewat KPPN. “Setelah dana masuk ke rekening virtual account, barulah bisa digunakan sesuai pengajuan yayasan dan disetujui kepala SPPG,” tutur Sony. Ia mengklaim semua dilakukan transparan agar akuntabilitas terjaga.
BACA JUGA:Didit Terharu Lihat Prabowo di PBB, Netizen: Jangan Jadi Gibran Kedua
Masalahnya, di lapangan cerita yang beredar tak semulus paparan Sony. Anggota Komisi IX DPR Sahidin menyebut dari 8.000 SPPG yang tercatat, sekitar 5.000 justru tidak jelas wujudnya alias diduga fiktif. Ia menemukan indikasi dapur yang tercatat resmi tetapi fisiknya tak pernah ada, termasuk di Batam. “Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,” ujar politikus PAN itu.
Sahidin menuding BGN lemah dalam pengawasan. Alih-alih program jalan mulus, publik malah disuguhi gosip ribuan dapur hantu yang entah bagaimana bisa lolos verifikasi berlapis. Dugaan bahwa pengelolaan MBG hanya dikuasai segelintir kalangan makin mempertebal kesan program ini rawan disulap jadi ladang bisnis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News