Titiek Bilang Prabowo Belum Mikir 2029, Jokowi Udah Gaspol Duluan

JAKARTA, PostingNews.id – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto, memilih kalem menanggapi manuver politik Joko Widodo alias Jokowi yang sudah lebih dulu menyuruh relawannya mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode. Menurut Titiek, sebaiknya energi tidak habis buat ngomongin 2029 sementara periode pertama saja baru berjalan setahun.

“Nanti saja, selesai dulu, ini baru setahun. Selesain 5 tahun dulu,” ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

Dengan nada santai, Titiek bahkan menduga wacana dua periode ini bukan sesuatu yang menjadi fokus utama Prabowo saat ini. “Bapak (Prabowo) juga belum memikirkan kali ya lima tahun berikutnya,” tambahnya.

Sebelumnya, isu ini bergulir kencang setelah Jokowi secara terbuka mengaku memang sudah mengarahkan relawannya untuk all out mendukung duet Prabowo-Gibran hingga 2029. Klarifikasi Jokowi itu sekaligus mengonfirmasi klaim dari kelompok relawan Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP) yang lebih dulu membocorkan hal tersebut.

BACA JUGA:Menkes Anjurkan Masyarakat Sarapan Telur Rebus 2 Butir Per hari, Apa sih Manfaatnya Bagi Tubuh?

Saat ditemui di Solo pada Jumat pekan lalu, Jokowi dengan lugas menyampaikan, “Sejak awal, saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (mendukung Prabowo-Gibran dua periode),” terang Jokowi.

Sejarah Wacana Tambah Periode

Wacana soal perpanjangan jabatan presiden atau memberi ruang dua periode penuh kepada pasangan petahana memang bukan barang baru di politik Indonesia. Sejak reformasi, amandemen UUD 1945 sudah tegas membatasi jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode. Batas ini lahir sebagai konsensus untuk mencegah munculnya kekuasaan absolut ala Orde Baru. Makanya, setiap kali isu perpanjangan masa jabatan nongol, biasanya langsung menuai kegaduhan.

Kalau ditarik ke belakang, rumor semacam ini pernah muncul di era Susilo Bambang Yudhoyono. Menjelang akhir periode keduanya, sempat ada gosip bahwa MPR bakal mengulur pelantikan presiden baru agar SBY bisa memperpanjang masa jabatan.

SBY murka, bahkan menyebut tuduhan itu keterlaluan. Ia menegaskan dua periode sudah cukup, tidak perlu ada amandemen demi memperpanjang kursi kekuasaan. Publik waktu itu juga cenderung sinis, mayoritas menolak ide tiga periode.

BACA JUGA:Ternyata PPPK Paruh Waktu 2025 Bisa Dapat Tunjangan Transportasi Ini Fakta Lengkapnya!

Berbeda dengan zaman Jokowi, isu serupa malah sempat dapat angin. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi beberapa kali diseret ke pusaran wacana tiga periode atau pemilu ditunda. Meski begitu, Jokowi secara terbuka menolak gagasan itu.

Ia bilang, tidak mendukung presiden tiga periode dan pemilu tetap harus berjalan langsung, bukan kembali ke sistem pemilihan MPR. Menariknya, survei publik menunjukkan ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu alergi dengan ide tersebut. Jadi, respons publik di era Jokowi lebih cair ketimbang zaman SBY.

Kalau ditarik ke konteks hari ini, isu Prabowo-Gibran dua periode jelas berada di jalur yang legal karena konstitusi memang membolehkan presiden menjabat maksimal dua kali.