Dulu Ikut Mendepak Sambo, Sekarang Dofiri Disuruh Rapikan Rumah Besar Polri

JAKARTA, PostingNews.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menaruh bidak penting di papan catur kekuasaan. Kali ini, giliran Ahmad Dofiri yang resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. Nama Dofiri tentu bukan orang baru dalam urusan disiplin Polri, ia pernah memimpin sidang etik yang memecat Ferdy Sambo.

Lahir di Indramayu, 4 Juni 1967, Dofiri meniti karier panjang dengan spesialisasi SDM dan pengawasan internal. Sejak lulus Akpol 1989 dengan predikat terbaik dan menyabet Adhi Makayasa, ia sudah menunjukkan arah langkahnya: bukan sekadar reserse, tapi juga manajerial dan pengembangan personel. Dari PTIK, Sespim, hingga Sespimti Polri, semua ia lahap.

Jabatan-jabatan strategis sempat ia kantongi: Kapolres Bandung (2007), Kapoltabes Yogyakarta (2009), Kapolda Banten, DIY, lalu Jawa Barat. Di level pusat, ia dipercaya mengurusi tata kelola SDM sebagai Karobinkar SSDM Polri, Aslog Kapolri, hingga Kabaintelkam.

Puncaknya, Dofiri duduk sebagai Irwasum Polri pada 2023, posisi vital dalam pengawasan disiplin internal. Di kursi itulah ia mencatat sejarah: memimpin sidang etik yang menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ferdy Sambo.

BACA JUGA:Tiga Orang Raib Usai Demo Agustus, Pigai: Paling Cuma Sembunyi

November 2024, ia naik jadi Wakapolri mendampingi Listyo Sigit Prabowo, sebelum pensiun Juni 2025. Baru tiga bulan usai pensiun, Prabowo menariknya lagi sebagai Ketua Tim Reformasi Polri. Dan kini, levelnya lebih tinggi: penasihat khusus presiden.

Polri Ikuti Komando Istana

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan institusinya siap ikut komando. ”Yang jelas, pasti Polri akan menjalankan apa yang akan menjadi kebijakan Presiden,” katanya seusai pelantikan.

Listyo menyebut reformasi Polri sebenarnya terus berjalan. Evaluasi dan masukan dari publik bahkan dianggap penting untuk menjaga arah perubahan. 

”Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya, Polri selalu terbuka terhadap evaluasi-evaluasi, masukan-masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi, dalam kegiatan-kegiatan kita ataupun juga hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:Kursi Menteri BUMN Lowong, Prabowo Masih Cari Bos Baru Pengganti Erick

Ia menambahkan, reformasi kultural juga sudah digulirkan. Publik pun diminta aktif memberi masukan. ”Justru kami ingin mendapatkan masukan dari masyarakat, apa yang diharapkan untuk melakukan perbaikan.

Dari sisi kultural sudah kami lakukan. Namun, tentu kami terus ingin mendapatkan masukan karena punishment in private saya kira sudah kami lakukan,” kata Listyo.

Di sisi lain, Listyo juga menegaskan Polri tetap menjaga ruang demokrasi. Aksi protes masyarakat dijamin sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998, meski tentu ada batasannya. ”Kami memberikan pelayanan, bahkan kadang kala bila diperlukan kami memfasilitasi untuk bisa terjadinya dialog. Namun, terhadap hal-hal yang merugikan kepentingan umum, melanggar norma, dan melanggar aturan, tentu ada tahapan yang harus dilakukan, dan itu kami informasikan sejak awal,” ucapnya.