Tanggapi Soal Prabowo Ubah Struktur Institusi Dadakan, Muhammadiyah Beri Tanggapan Ini

POSTINGNEWS.ID - Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan pandangan terkait wacana reformasi kepolisian yang mencuat setelah gelombang demonstrasi besar pada 25–29 Agustus lalu. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru merespons isu tersebut dengan langkah ekstrem seperti merombak struktur Polri. 

Ia menyarankan agar fokus diarahkan pada perbaikan fungsi, konsolidasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat. 

"Jangan setiap ada kasus terus muncul ide membongkar stuktur. Bahwa harus ada yang dibenahi itu lebih pada fungsinya, lebih baik semua dikonsolidasikan, tidak asal membongkar struktur yang sudah ada," kata Haedar dalam keterangannya, pada hari Minggu, 14 September 2025.

BACA JUGA:Reformasi Polri Bukan Tambal Ban Bocor, Tapi Operasi Besar untuk Bongkar Kultur Kekerasan

Menurutnya, pimpinan Polri sudah menunjukkan sikap tegas dengan memberikan sanksi disiplin kepada anggota yang terbukti melanggar aturan saat mengawal aksi massa. 

Proses penindakan itu dianggap sebagai bukti bahwa mekanisme internal masih berjalan sesuai koridor hukum. 

Namun, Haedar menekankan pentingnya mengawal proses hukum secara berkelanjutan agar penegakan aturan tidak hanya berhenti di permukaan. 

Ia juga mengingatkan bahwa kerusuhan di luar aksi damai, misalnya di Makassar yang menimbulkan korban jiwa hingga kerusakan fasilitas publik, harus mendapat perhatian serius. 

BACA JUGA:Murah Banget! CitraHarmoni Sidoarjo Luncurkan Tipe Bibury, 4 Kamar Dibanderol Hanya Rp 1.3 Miliar!

"Selanjutnya tinggal dikawal hukum positifnya seperti apa. Bersamaan dengan itu kerusuhan yang terjadi di luar demonstrasi damai, seperti di Makassar yang menewaskan 4 korban jiwa, perusakan fasilitas publik dan penjarahan, perlu juga diusut tuntas pelakunya," paparnya.

Haedar juga menekankan perlunya introspeksi dan konsolidasi di seluruh lembaga negara agar respons terhadap demonstrasi tidak hanya dibebankan pada satu 

pihak. Menurutnya, keterlibatan berbagai institusi negara sangat menentukan agar potensi gesekan sosial bisa diantisipasi secara bijak. 

"Lebih baik melakukan konsolidasi secara menyeluruh untuk semua institusi yang terkait dengan peristiwa tersebut, juga merespons tuntutan dari demonstrasi yang terjadi," tuturnya.