Sekjen Golkar Minta Kadernya Jadi Rumah Aspirasi, Bukan Rumah Singgah Elite

JAKARTA, PostingNews.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji mendadak pasang mode reflektif. Ia meminta seluruh kader partai beringin tampil lebih proaktif menyalurkan suara rakyat. Pesan ini ia lontarkan di tengah gelombang demo yang meletup sejak Senin, 25 Agustus 2025.

Eskalasi aksi makin panas setelah tragedi meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, pada 28 Agustus 2025, akibat terlindas kendaraan taktis Brimob.

“Golkar harus bertransformasi. Golkar harus menjadi partai yang responsif bahkan harus proaktif dalam menyalurkan aspirasi rakyat,” ujar Sarmuji dalam siaran pers, Sabtu, 6 September 2025.

Sarmuji menegaskan partai politik tak bisa hanya reaktif menjawab saat ada krisis, lalu diam lagi. Ia menantang seluruh ketua DPD Golkar untuk membuka pintu kantor partai selebar-lebarnya sebagai pusat komunikasi rakyat.

BACA JUGA:Menteri Pendidikan Ingatkan Pelajar: Kritik Boleh, Turun ke Jalan Jangan

“Saya memberi tantangan kepada seluruh ketua DPD untuk menjadikan kantor DPD Golkar sebagai rumah aspirasi, di mana masyarakat bisa menyampaikan keluh kesahnya, lalu tugaskan anggota Fraksi Golkar untuk menindaklanjuti,” tegas dia.

Dengan kata lain, kantor DPD diminta jangan cuma jadi tempat pasang baliho atau kumpul musyawarah internal.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu juga mengingatkan bahwa zaman sudah berubah. Menurutnya, teknologi informasi dan media sosial lima tahun terakhir telah mengguncang cara komunikasi publik.

“Oleh karena itu, kita mesti memanfaatkan teknologi informasi untuk menyerap aspirasi sekaligus menjadikannya media menyampaikan pesan yang cepat dan efektif,” jelasnya.

BACA JUGA:Tuntutan 17+8 Sudah Lewat Batas, Hanya Tiga yang Tuntas, Selebihnya Masih Gantung

Konteks seruan Sarmuji adalah demo di berbagai daerah, termasuk di Gedung DPR, bermula dari amarah publik soal pernyataan anggota dewan tentang tunjangan rumah DPR Rp50 juta. Pernyataan itu dianggap tanpa empati, apalagi ketika kondisi ekonomi rakyat sedang seret.

Situasi pun meledak makin besar setelah insiden kendaraan taktis Brimob menewaskan Affan Kurniawan di Jakarta. Dari sana, suara publik tak lagi sekadar kritik, tapi jadi gelombang yang menuntut partai, termasuk Golkar, benar-benar serius mendengar masyarakat.

Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif Tak Boleh Lagi Terima Gaji dan Tunjangan 

Kisruh soal anggota DPR berstatus nonaktif tapi masih diduga menerima gaji akhirnya direspons Fraksi Golkar. Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan status nonaktif tidak boleh hanya jadi simbol politik atau gimmick belaka. Status itu, katanya, harus disertai konsekuensi yang jelas—termasuk pemutusan gaji dan fasilitas negara.