Bahlil Pastikan Saldo DPR Adies Kadir Sudah Kosong Usai Dicopot

Bahlil menegaskan Adies Kadir tak lagi terima gaji dan tunjangan DPR setelah dinonaktifkan Golkar. Nasib PAW masih menunggu proses partai.-Foto: IG @bahlillahadalia-
JAKARTA, PostingNews.id – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menutup rapat pintu soal nasib Adies Kadir di DPR. Satu hal yang ia pastikan, setelah partai menonaktifkan Adies, saldo masuk bulanan dari negara langsung nol.
“Pak Adies Kadir tak menerima gaji dan tunjangan, sudah jelas itu setelah dinonaktifkan,” kata Bahlil di TPU Layur, Pulogadung, Jakarta Timur pada Sabtu, 6 September 2025.
Namun, ketika ditanya lebih jauh soal kemungkinan PAW (Pergantian Antar Waktu), Bahlil memilih gaya jawab diplomatis. “Sambil berproses ya,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Penonaktifan Adies Kadir berlaku sejak 1 September 2025, diumumkan oleh Sekjen DPP Golkar, Muhammad Sarmuji. Keputusan ini muncul setelah Adies terseret badai kritik publik bersama empat legislator lain—Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo, dan Uya Kuya—gara-gara komentar soal tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal.
BACA JUGA:Istana Sudah Terima Tuntutan 17+8, Tapi Minta Jangan Tanya Kapan Ditindaklanjuti
Adies sendiri sempat bikin kalkulasi ala warung kopi. Ia menghitung biaya kos di sekitar Senayan dengan harga Rp3 juta per hari.
“Rp 3 juta itu sudah paling murah. Kalau dikalikan satu bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih Rp 78 juta. Mereka masih nombok,” ucap Adies pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Pernyataan itu cepat ia ralat, tapi publik keburu menandai hitungan fantastis tersebut.
DPR Lempar Lagi ke Partai
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan tindak lanjut soal Adies bukan urusan pimpinan DPR, tapi kembali ke partainya.
“Itu akan diserahkan kepada partainya,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 September 2025.
Dasco bahkan sudah menandatangani warkat bernomor B/496/PW.11.01/09/2025 yang menugaskan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memproses penonaktifan lima anggota DPR.
Tapi soal apakah mereka bisa kembali menjabat, Dasco memilih bungkam. Ia hanya memastikan MKD mulai bekerja sejak Kamis, 4 September 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News