Demo Ricuh Berbuah Hasil, Tunjangan DPR RI Resmi Dipangkas: Rakyat Puas atau Masih Kurang?, Cek Rincian Lengkapnya!

POSTINGNEWS.ID - Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengalami pemangkasan tunjangan dan fasilitas.

Kebijakan ini diputuskan usai rapat pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi yang digelar setelah gelombang demo berakhir ricuh pada 25–31 Agustus 2025.

Pemangkasan meliputi tunjangan listrik, komunikasi, transportasi, biaya langganan hingga fasilitas lain yang sebelumnya melekat pada jabatan anggota dewan.

BACA JUGA:Selain Tolak Pemakzulan, Sudewo Minta Rapat DPRD Pati tak Live Streaming: Nanti Pemerintah Ditelanjangi

Keputusan ini sudah ditandatangani langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya.

“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, listrik, komunikasi, dan tunjangan transportasi,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers, Jumat (5/9).

Berapa Gaji dan Tunjangan DPR RI Terbaru?

Berdasarkan Surat Keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR pada Kamis (4/9), anggota DPR kini menerima take home pay (THP) Rp 65,5 juta per bulan.

Penghasilan tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan konstitusional. Berikut rinciannya:

Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat

• Gaji pokok: Rp 4.200.000

• Tunjangan suami/istri: Rp 420.000

• Tunjangan anak: Rp 168.000

• Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000

• Tunjangan beras: Rp 289.680

• Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Total gaji & tunjangan melekat: Rp 16.777.680

Tunjangan Konstitusional

• Biaya komunikasi dengan masyarakat: Rp 20.033.000

• Tunjangan kehormatan: Rp 7.187.000

• Peningkatan fungsi pengawasan & anggaran: Rp 4.830.000

• Honorarium fungsi legislasi: Rp 8.461.000

• Honorarium fungsi pengawasan: Rp 8.461.000

• Honorarium fungsi anggaran: Rp 8.461.000

Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

Take Home Pay Setelah Pajak

Dengan demikian, total bruto penghasilan anggota DPR adalah Rp 74,2 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan 15% (Rp 8,6 juta) untuk tunjangan konstitusional, maka anggota DPR membawa pulang Rp 65,5 juta per bulan.

Pendapatan Pensiun Anggota DPR

BACA JUGA:TNI Bilang Oke Soal Tuntutan 17+8, Tapi Belum Jelas Kapan Dieksekusi

Tak hanya gaji bulanan, anggota DPR juga berhak atas uang pensiun setelah masa jabatannya selesai. Besarannya bervariasi, mulai dari Rp 401 ribu per bulan (jika menjabat 1–6 bulan) hingga Rp 3,6 juta per bulan bagi yang menjabat selama 2 periode penuh.

Hal ini menjadi salah satu fasilitas yang kerap menuai sorotan publik, mengingat nominalnya tetap ada meski mereka tidak lagi duduk di parlemen.

Anggota DPR Nonaktif Tidak Dapat Gaji

Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menegaskan bahwa anggota DPR nonaktif tidak akan mendapatkan gaji maupun tunjangan.

“Anggota DPR RI yang dinonaktifkan parpol tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” ujar Dasco.

Beberapa nama yang saat ini berstatus nonaktif antara lain:

• Ahmad Sahroni (NasDem)

• Nafa Urbach (NasDem)

• Eko Patrio (PAN)

• Uya Kuya (PAN)

• Adies Kadir (Golkar)

DPR menyebut mekanisme pergantian anggota yang nonaktif akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dalam UU MD3.

Bisakah Anggota Nonaktif Kembali Aktif?

Publik pun bertanya-tanya, apakah anggota DPR yang dinonaktifkan bisa kembali aktif?

BACA JUGA:Dasco: Gaji 5 Anggota DPR Nonaktif Dicabut, Tinggal Menunggu Sidang Etik

Dasco menjelaskan, kemungkinan tersebut tetap ada, namun prosesnya berada di tangan Mahkamah Partai masing-masing serta koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Kalau ditanyakan hasilnya seperti apa, kita akan melihat hasil sinyal etiknya, nanti biar MKD dan Mahkamah Partai yang berkoordinasi. Mekanismenya sudah ada dan diatur dalam peraturan yang berlaku,” tegasnya.

DPR Hadapi Tuntutan Transparansi

Pemangkasan tunjangan DPR ini jelas merupakan respon atas tekanan publik yang semakin keras menyoroti gaya hidup dan fasilitas para wakil rakyat di tengah situasi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan.

 

Meskipun gaji anggota DPR masih terbilang besar, pemangkasan fasilitas ini diharapkan bisa menjadi langkah awal menuju transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara.