Selain Tolak Pemakzulan, Sudewo Minta Rapat DPRD Pati tak Live Streaming: Nanti Pemerintah Ditelanjangi

JAKARTA, PostingNews.id – Drama politik lokal Pati kembali memanas. Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati yang membahas pemakzulan Bupati Sudewo mendadak berubah jadi panggung ketegangan. Pemicunya adalah Walk out dari Ketua Dewas RSUD RAA Soewondo, Torang Manurung, yang tampaknya tak ingin ikut babak adu argumen lebih jauh.

Kamis, 4 September 2025, rapat yang semula berlangsung tertib di DPRD Pati itu mendadak tegang. Torang, yang merasa sudah cukup menjawab pertanyaan Pansus, memilih angkat kaki dari ruang sidang.

“Karena sudah memberikan jawaban, saya sebagai hak warga negara mencukupkan diri. Maka saya izin meninggalkan tempat,” kata Torang dalam rapat Pansus.

Langkah Torang sontak bikin anggota dewan berang. Protes bermunculan, dan suasana memanas. Tapi Torang tetap pada keputusannya: keluar.

BACA JUGA:Dasco: Gaji 5 Anggota DPR Nonaktif Dicabut, Tinggal Menunggu Sidang Etik

Seolah menambah bara dalam api, Bupati Pati Sudewo pun angkat suara—bukan di gedung dewan, tapi dari Masjid Agung Pati. Dalam pernyataannya, Sudewo mengingatkan agar Pansus tidak menjadikan sidang pemakzulan sebagai ajang bongkar-bongkar dapur pemerintahan.

“Saya berharap Pansus itu tidak melebar ke mana-mana. Yang disoalkan PBB-P2, ya РBВ-Р2 saja, jangan ke mana-mana,” kata Sudewo, Jumat, 5 September 2025.

Sudewo ingin sidang Pansus tetap pada jalur, yakni membahas polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ia juga menyentil narasi live streaming yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk menguliti pemerintah di depan publik.

“Jangan live streaming ini dijadikan kesempatan untuk menelanjangi pemerintah,” ujarnya.

Dalam pembelaan dirinya, Sudewo juga melempar pernyataan bernuansa religius—seolah ingin menekankan bahwa kesempurnaan bukan standar yang adil bagi para pemimpin.

BACA JUGA:TNI: Yang Ditangkap Brimob Bukan Provokator, Tapi Petugas Intel yang Lagi Lelah

“Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada yang sempurna,” ujar Sudewo.

Pernyataan ini menggarisbawahi posisi bertahan Sudewo yang menolak pemakzulan dianggap sebagai audit moral total terhadap pemerintahannya.

Kini, publik tinggal menunggu apakah DPRD Pati tetap akan fokus pada isu perpajakan atau malah menggali lebih dalam berbagai potensi penyimpangan di balik kekuasaan lokal. Yang jelas, drama pemakzulan ini baru masuk babak awal.