Tak Mau Gimik, Nasdem Minta DPR Setop Gaji-Tunjangan Sahroni dan Nafa yang Sudah Nonaktif

JAKARTA, PostingNews.id – Fraksi Partai Nasdem DPR tak mau setengah hati soal etik. Mereka langsung menginstruksikan pemutusan sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas negara untuk dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, yang telah dinonaktifkan dari keanggotaan fraksi. Langkah ini bukan cuma bentuk “pencitraan etis”, tapi sinyal keras yang berharap bisa mengetuk nurani partai-partai lain di Senayan.

Langkah Fraksi Nasdem ini muncul di tengah kegaduhan lima anggota DPR yang disorot publik karena pernyataan dan tindakan yang dianggap merusak kepercayaan rakyat.

Selain Sahroni dan Nafa, ada Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar. Namun problemnya, dalam UU MD3 dan tatib DPR, tidak ada istilah “nonaktif”. Maka, meski dinonaktifkan oleh partai, secara hukum mereka tetap aktif dan digaji, suatu hal yang bikin gerah publik.

Fraksi Nasdem mengambil langkah ekstra. “Nasdem DPR meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” tegas Ketua Fraksi Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 September 2025.

Laiskodat memastikan proses nonaktif ini bukan berhenti di gimmick. Keduanya telah “diajukan ke Mahkamah Partai” untuk proses internal yang final dan tidak dapat diganggu gugat. “Seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai Nasdem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Nasdem pun tak hanya ingin tampil bersih, tetapi juga menyerukan nasionalisme berbasis etika. “Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata Laiskodat.

Formappi: Nasdem Serius, Fraksi Lain Jangan Cuma Gimik!

Peneliti Formappi, Lucius Karus, tak mau ketinggalan menabuh genderang etika. Ia menyebut langkah Nasdem layak diapresiasi, khususnya karena dua kadernya langsung digiring ke Mahkamah Partai. “Kedua kader mereka harus dimahkamahpartaikan untuk mendapatkan status yang pasti terkait keanggotaan mereka di partai maupun di DPR,” katanya.

Lucius tak lupa mengingatkan bahwa gesture ini bisa sia-sia bila fraksi lain cuma ikut-ikutan tanpa keseriusan mekanisme. "Kita berharap agar langkah Nasdem ini diikuti oleh fraksi lainnya di DPR. Mengevaluasi kader yang dianggap bermasalah secara etik untuk menunjukkan komitmen mereka akan prinsip-prinsip etik wakil rakyat.”

Penonaktifan, menurut Lucius, hanyalah pintu awal. Yang paling penting adalah partai memiliki sistem penyaringan internal yang sahih, yakni Mahkamah Partai. “Mahkamah Partai itulah jalannya. Diharapkan Mahkamah Partai ini nanti yang akan mengeluarkan keputusan final soal pemberhentian anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran etik,” kata Lucius.

Publik masih menunggu, bukan sekadar klarifikasi basa-basi. Parpol yang masih adem ayem terhadap anggotanya yang bikin gaduh, dinilai abai terhadap martabat DPR. “Ini penting untuk mengembalikan DPR sebagai lembaga terhormat dan sumbangsih partai tentu diharapkan karena merekalah yang mengirimkan kader-kader ke DPR,” tegas Lucius.