Sudah Ada Danantara, Kementerian BUMN Bisa Dibubarkan?

Danantara Kendali Melebar-Ilustrasi-Istimewa
Banyak BUMN harus melalui proses panjang dan birokratis di kementerian, mulai dari pelaporan hingga persetujuan proyek. Tanpa kementerian, proses bisnis akan lebih cepat, efisien, dan selaras dengan prinsip tata kelola korporasi modern.
6. Model Tata Kelola BUMN Telah Berubah
Dengan pendekatan seperti sovereign wealth fund, Danantara mencerminkan model pengelolaan aset berbasis investasi profesional. Ini menandakan perubahan paradigma yang menjadikan struktur kementerian tidak lagi relevan.
7. Preseden Global: Tanpa Kementerian, Justru Lebih Efisien
Negara-negara seperti Singapura (Temasek Holdings) dan Norwegia (Norges Bank Investment Management) telah membuktikan bahwa pengelolaan BUMN lebih efektif bila diserahkan kepada entitas investasi profesional, bukan lembaga birokrasi.
BACA JUGA:Pertemuan Prabowo dan Emir Qatar Bawa Angin Segar, Siap Investasi di Danantara?
Reformasi atau Redundansi?
Hadirnya Danantara adalah konsekuensi logis dari arah reformasi BUMN. Namun, jika perubahan ini tidak diiringi dengan penyederhanaan kelembagaan, maka hanya akan melahirkan duplikasi, inefisiensi, dan pemborosan anggaran negara.
Membubarkan Kementerian BUMN bukanlah langkah mundur, melainkan upaya adaptasi menuju tata kelola aset negara yang profesional, ramping, dan produktif. Pemerintah perlu segera mengevaluasi relevansi keberadaan kementerian ini demi efektivitas manajemen BUMN dan efisiensi fiskal negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News