Kemensos Akan Menyiapkan Bansos untuk Guru Non ASN dan Non Sertifikasi Via DTSEN

Bansos Guru Non-ASN & Non-sertifikat-Ilustrasi-Istimewa
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Pemerintah melalui Kemensos sedang merencanakan program bantuan sosial (bansos) bagi guru yang belum berstatus ASN dan belum bersertifikasi, dan salah satu langkahnya adalah melakukan validasi data.
Kemensos juga dalam proses menyiapkan pemberian bantuan sosial untuk guru-guru yang belum berstatus ASN dan belum memiliki sertifikasi ini dengan melakukan pemadanan data sebagai salah satu langkah memulai bansos.
Ditahap persiapan program bansos untuk guru non-ASN dan non-sertifikasi ini, kemensos memulai melakukan langkah awal menyeleraskan data.
BACA JUGA:Intip 5 Menu Rahasia Ini untuk Mempermudah Sahur dan Perlancar Diet
Oleh karena itu, Kemensos bekerja sama dengan Dikdasmen dan BPS untuk menyatukan data guru yang tidak berstatus ASN dan tidak memiliki sertifikasi.
Menurut Menteri Sosial, yaitu Saifullah Yusuf (Gus Ipul), proses pencocokan data tersebut juga merupakan bagian dari penyempurnaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," Ujar Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat melakukan rapat membahas DTSEN bersama BPS di kantor kemensos pada Rabu (26/2/2025).
Pencocokan data akan meliputi pendataan identitas, NIK, status sertifikasi, dan status kepegawaian guru-guru yang belum berstatus ASN dan belum tersertifikasi.
BACA JUGA:6 Ide Kegiatan di Bulan Ramadan Bersama Teman Agar Semakin Bermakna
Menurut Kepala BPS, yaitu Amalia Adininggar Widyasanti, proses pencocokan data guru yang akan menerima bantuan sosial juga akan menggunakan DTSEN sebagai acuan untuk verifikasi.
Dengan demikian, apabila ditemukan nama yang sama, pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan data NIK yang unik di DTSEN.
"Dengan DTSEN, kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus [datanya]," ujarnya.
Amalia menyatakan bahwa validasi data guru non-ASN dan non-sertifikasi juga memerlukan pertukaran informasi secara aktif dengan Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama.
BACA JUGA:LENGKAP! Ini Syarat dan Tata Cara Daftar Ikuti Program Rekrutmen Bersama BUMN 2025
Temukan konten postingnews.id menarik lainnya di Google News
- Tag
- Share
-