AIPI Gelar Acara Diskusi Media Bertajuk 'Menakar Ulang Kinerja KPU', Eks Ketua DKPP Beri Pesan: Harus Tegak Lurus
AIPI Gelar Acara Diskusi Media Bertajuk 'Menakar Ulang Kinerja KPU', Mantan Ketua DKPP Beri Pesan: KPU Harus Tegak Lurus-Screenshot -Instagram
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - DPR sahkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024.
Kesepakatan yang diambil bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu tersebut, diambil pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung Komisi II DPR, Senin, 24 Januari 2022).
Ketua Bawaslu Abhan yang juga turut hadir dalam rdp tersebut mengatakan, pada prinsipnya Bawaslu siap melaksanakan pengawasan pemilu dengan skema pelaksanaan pungut hitung pemilu pada 14 Februari 2024 dan pemilihan di 27 November 2024.
Lalu pada 15 Mei dan pungut hitung pemilihan 27 November 2024, dan skema lain yang disepakati bersama.
"Kami (Bawaslu) sudah siapkan simulasi kalender pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu," ungkapnya.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan ini diambil setelah para stakeholder melakukan beberapa kali pertemuan pada 2021 lalu.
Semua pihak telah kesampingkan ego sektoral masing-masing dan sepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
BACA JUGA:Mau Bantah Apa Lagi? Hakim Ungkap Ferdy Sambo 'Dor' Brigadir J Pakai Sarung Tangan Hitam
"Sesulit apapun situasi kalau semuanya bersama bisa kita atasi. Selama kita solid melangkah akan lebih mudah," ungkapnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tegak lurus terhadap ketentuan hukum. Untuk itu Komisioner KPU diminta jangan pernah bermain-main dengan hukum dan pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian dikatakan mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad pada pada acara diskusi media bertajuk 'Menakar Ulang Kinerja KPU', yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Cikini, Jakarta, Minggu 122 Februari 2023.
"Pesan saya kepada Hasyim Asy'ari (Ketua KPU) dan jajarannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu agar tegak lurus saja terhadap hukum. Hukum itu kan sekarang bukan dokumen rahasia, semua orang bisa baca itu. Proses-proses yang dilakukan teman-teman KPU sangat terbuka," kata Muhammad.
BACA JUGA:Warga Desa Betung Ngamuk, Bakal Bunuh Gajah usai Dianggap Tak Juga Mendapat Respons BKSDA
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber: berbagai sumber
