Koalisi Lembaga Iklim Desak Percepatan Elektrifikasi Transportasi Publik di Ajang COP31 Turki
Forum COP31 Turki Soroti Ketimpangan Transisi Energi dan Ancaman Deforestasi Baterai Kendaraan Listrik-Dok-Dok
"Sayangnya, sekitar 80 persen kendaraan listrik di Indonesia masih berupa kendaraan pribadi karena insentif pemerintah lebih berpihak ke sektor tersebut. Padahal, elektrifikasi transportasi publik harus menjadi prioritas utama," ujar Agus Tampubolon.
Agus menambahkan, mengingat 85 persen kelistrikan Indonesia masih bersumber dari energi fosil terutama batu bara, elektrifikasi wajib dibarengi dekarbonisasi pembangkit listrik dan reformasi subsidi BBM. Di sisi lain, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, memperingatkan agar rantai pasok baterai nikel di Sulawesi dan Maluku Utara tidak memicu pembukaan hutan, mencemari pesisir, maupun merampas ruang hidup masyarakat adat.
Nadia juga mengkritisi rencana pemerintah mendorong mandat biodiesel hingga B50 dan bioetanol E20 yang membutuhkan 4 juta kiloliter etanol per tahun. Padahal, luas perkebunan sawit nasional sudah mencapai 17,8 juta hektare atau nyaris menyentuh batas daya dukung lahan sebesar 18,15 juta hektare, sementara lebih dari 90 persen dana pungutan ekspor sawit pada 2024 justru mengalir untuk subsidi biodiesel perusahaan besar ketimbang peremajaan kebun petani rakyat.
Tiga Tuntutan Utama untuk Transisi Transportasi Berkeadilan
Menutup forum diskusi di COP31 Turki, MADANI Berkelanjutan bersama koalisi menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah Indonesia dan pembuat kebijakan global:
- Hitung Emisi Lahan dan Alihkan Subsidi: Pemerintah wajib menghitung dampak deforestasi dalam klaim penurunan emisi biofuel, mengalihkan subsidi BBM ke transportasi publik listrik, serta memprioritaskan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bagi petani kecil tanpa memperluas lahan sawit.
- Batasi Biofuel untuk Pelayaran dan Penerbangan: Karena tanaman bahan baku biofuel global menyita 32 juta hektare lahan per tahun namun hanya memasok 4 persen energi transportasi, penggunaannya harus dibatasi ketat bagi sektor pelayaran dan penerbangan yang sulit dielektrifikasi.
- Akuntabilitas dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat: Pengakuan hukum atas wilayah adat dan partisipasi publik yang bermakna wajib menjadi prasyarat mutlak sebelum proyek tambang mineral baterai maupun perkebunan energi dijalankan.
Ke depan, langkah konkret pemerintah dalam mereformasi subsidi energi fosil dan mengarahkan insentif ke angkutan massal berbasis listrik akan menjadi penentu keberhasilan target iklim nasional. Sobat juga dapat ikut memantau transparansi kebijakan energi bersih ini serta mulai beralih menggunakan transportasi publik ramah lingkungan dalam mobilitas sehari-hari.
BACA JUGA:Mengapa Listrik di Kuba Sering Padam? Ini Dampaknya terhadap Ekonomi dan Pelajaran bagi Indonesia
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
1. Apa hasil utama diskusi elektrifikasi transportasi di COP31 Turki?
Koalisi lembaga iklim menekankan bahwa porsi listrik di sektor transportasi global baru mencapai 2 persen dan harus dipercepat menjadi 11-17 persen pada 2035 dengan memprioritaskan angkutan publik serta perlindungan hutan dan masyarakat adat.
2. Mengapa insentif kendaraan listrik di Indonesia dinilai belum tepat sasaran?
Menurut IESR, sekitar 80 persen kendaraan listrik di Indonesia saat ini masih didominasi kendaraan pribadi, padahal elektrifikasi transportasi publik jauh lebih efektif menekan kemacetan, polusi udara, dan konsumsi BBM nasional.
3. Apa dampak lingkungan dari ekspansi baterai kendaraan listrik dan biofuel di Indonesia?
Pertambangan nikel untuk baterai di Sulawesi dan Maluku Utara berisiko memicu deforestasi dan pencemaran pesisir, sementara ekspansi sawit untuk biodiesel B50 dan bioetanol E20 mengancam batas daya dukung lahan nasional serta wilayah masyarakat adat.
4. Bagaimana solusi penggunaan biofuel agar tidak merusak hutan?
MADANI Berkelanjutan merekomendasikan agar penggunaan biofuel berstandar keberlanjutan ketat dibatasi secara selektif hanya untuk sektor pelayaran dan penerbangan yang sulit dielektrifikasi, sementara transportasi darat difokuskan pada listrik.
5. Apa keuntungan ekonomi jika negara berkembang beralih ke kendaraan listrik?
Berdasarkan studi Carbon Tracker di Chile, percepatan adopsi kendaraan listrik mampu menghemat impor BBM hingga 27 miliar Dolar AS dalam 25 tahun, menekan biaya kesehatan masyarakat, dan mengurangi beban subsidi energi fosil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

