Rp1 Triliun Bisa Melayang Demi Baris-Berbaris, DPR Minta Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Disikat Habis

JAKARTA, PostingNews.id – Program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih kembali menuai sorotan. Kali ini yang dipertanyakan bukan materi koperasinya, melainkan porsi latihan dasar militer yang dinilai terlalu besar hingga menyedot anggaran triliunan rupiah.

Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai komponen latihan dasar militer atau latsarmil dalam pelatihan tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan itu jauh lebih besar dibanding pelatihan substansi koperasi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 juta untuk setiap peserta setiap pekan. Dengan durasi pelatihan selama 45 hari atau sekitar sembilan pekan, total biaya yang dihabiskan mencapai sekitar Rp45 juta untuk satu peserta.

Dari total biaya tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan dasar militer selama 30 hari. Sementara pelatihan manajerial yang berlangsung selama 15 hari hanya memperoleh alokasi sekitar Rp15 juta.

“Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” kata Hasanuddin pada Senin, 29 Juni 2026.

BACA JUGA:Prabowo Kerahkan Guru Besar dan Peneliti, Kampus Diminta Jangan Cuma Jadi Pabrik Ijazah

Menurut Hasanuddin, apabila latihan militer dihapus, pelatihan justru akan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan pekerjaan para calon manajer koperasi. Selain itu, negara juga berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah yang sangat besar.

Berdasarkan perhitungannya, penghapusan komponen latihan militer dapat menghemat sekitar Rp30 juta untuk setiap peserta. Dengan jumlah peserta gelombang pertama mencapai 35.476 orang, potensi efisiensi anggaran diperkirakan menyentuh sekitar Rp1,06 triliun.

Ia menegaskan pelatihan seharusnya difokuskan pada kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dalam mengelola koperasi, mulai dari tata kelola usaha, manajemen keuangan, strategi pemasaran hingga pemberdayaan masyarakat.

“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” ujarnya.

Hasanuddin pun meminta pemerintah mengevaluasi desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, sekaligus tepat sasaran.

Saat ini pemerintah memang mewajibkan seluruh calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Pada gelombang pertama yang berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli 2026, program tersebut diikuti 35.476 peserta yang terdiri atas 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

BACA JUGA:Awas, Kecanduan Bermain Game Bisa Bikin Si Kecil Lupa Segalanya! Kenali Gejala dan Cara Mengatasinya di Sini

Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembiayaan latihan dasar militer bagi para calon pengelola koperasi menggunakan standar anggaran yang sama dengan pendidikan dan pelatihan Komponen Cadangan atau Komcad.