Mahasiswa Teriak APBN Bocor, Bakom Malah Minta Dukung Prabowo, Siapa yang Sebenarnya Sedang Didengar?

JAKARTA, PostingNews.id – Ketika mahasiswa turun ke jalan membawa spanduk penolakan pemborosan anggaran negara, respons pemerintah datang dengan nada yang berbeda. Bukannya membahas satu per satu tuntutan yang diajukan, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) justru mengajak mahasiswa berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto.

Ajakan itu disampaikan Kepala Bakom Muhammad Qodari setelah gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pekan ini. Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Qodari, tuntutan itu sejatinya sudah sejalan dengan apa yang dilakukan Prabowo sejak awal pemerintahannya.

“Mengenai tuntutan mahasiswa, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangan tertulis pada Ahad, 14 Juni 2026.

Qodari menuturkan pemerintah telah memangkas berbagai pengeluaran yang dianggap tidak mendesak dan tidak esensial. Langkah efisiensi tersebut, kata dia, menghasilkan penghematan anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp300 triliun.

BACA JUGA:Qodari Sebut Prabowo Tokoh Reformasi Jilid II

Dengan alasan itu, ia menilai mahasiswa seharusnya memberikan dukungan kepada Presiden, bukan sekadar melayangkan kritik.

“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ujarnya.

Meski begitu, Qodari mengaku pemerintah tetap memandang demonstrasi sebagai bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Ia mengatakan aspirasi mahasiswa tetap diterima sebagai masukan yang perlu didengar negara.

Di sisi lain, para mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi justru datang dengan sederet tuntutan yang jauh lebih luas daripada sekadar soal efisiensi anggaran.

Melalui aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar pada Jumat, 12 Juni 2026, massa mahasiswa menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintah.

Tuntutan pertama adalah penghentian pemborosan APBN. Berikutnya mereka meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.

BACA JUGA:PSI Panen Jabatan di Program Hutan, Honor Puluhan Juta Mengalir Saat Publik Masih Sibuk Menanam Harapan

Mereka juga mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.