750 Batalion Digeber, Warga Menjerit Tanahnya Diserobot, TNI Bilang Semua Aman dan Baik-Baik Saja

JAKARTA, PostingNews.id — Markas Besar TNI buru-buru membantah tudingan penyerobotan lahan dalam proyek pembangunan ratusan batalion teritorial baru. Di tengah gelombang protes warga di berbagai daerah, TNI memastikan proyek tersebut berdiri di atas lahan negara, bukan hasil comot tanah rakyat diam-diam.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas mengatakan lokasi pembangunan batalion sudah melalui prosedur resmi dan melibatkan pemerintah daerah.

“Atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tidak benar apabila disebut bahwa kami menyerobot lahan,” kata Nas dalam keterangannya, Rabu, 27 Mei 2026.

Pernyataan itu terdengar rapi di atas kertas. Masalahnya, di lapangan cerita yang muncul justru berisik.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pembangunan batalion teritorial di Jalan Jenderal Sudirman Km 18 diprotes warga karena diduga memakai lahan kelompok tani. Belum reda kasus itu, keributan serupa muncul di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

BACA JUGA:RUU HAM Dibahas Diam-Diam, Pigai Salahkan Komnas HAM karena Tak Peduli

Pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan 872 di daerah tersebut memicu penolakan warga hingga viral di media sosial. Video ketegangan antara warga dan aparat TNI beredar luas, memperlihatkan situasi yang jauh dari kesan “semua baik-baik saja”.

Nas mengatakan TNI tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan.

“Pada prinsipnya, TNI tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, serta komunikasi yang baik dengan seluruh pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah,” ujar dia.

Kalimat itu terdengar adem. Tapi buat warga yang lahannya merasa digusur atau dipakai tanpa kejelasan, kata “dialogis” kadang terdengar seperti undangan rapat yang hasilnya sudah diputuskan duluan.

Pemerintah sendiri memang sedang ngebut membangun kekuatan teritorial. Kementerian Pertahanan menargetkan 750 batalion baru selesai pada 2029. Artinya, tiap tahun akan lahir sekitar 150 batalion baru di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

BACA JUGA:Prabowo Borong Seribu Sapi Pakai Duit Negara, MUI Bilang Halal, Publik Bilang APBN Kok Jadi Kandang

Pulau Jawa jadi prioritas pertama tahun ini.

Di atas kertas, proyek ini disebut untuk memperkuat pertahanan negara. Tapi di lapangan, warga mulai bertanya-tanya. Kalau pembangunan makin masif dan konflik lahan terus muncul, jangan-jangan yang lebih dulu siap tempur justru rakyat dengan aparat di kampung sendiri.