Papua Terus Berdarah, Pigai Bilang Negara Tak Bisa Lagi Tambal Sulam Konflik

JAKARTA, PostingNews.id — Konflik bersenjata di Papua kembali jadi sorotan setelah angka kekerasan terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai situasi ini tak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan setengah-setengah atau sekadar menangani kasus satu per satu.

Pernyataan itu disampaikan Pigai di Jakarta saat menanggapi laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait eskalasi konflik di Papua. Sepanjang 2025, Komnas HAM mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata. Sementara hingga April 2026, sudah terjadi 26 kasus tambahan.

Pigai mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat setiap insiden di Papua kini cepat menyebar dan menjadi perhatian publik, termasuk dunia internasional. Karena itu, menurut dia, setiap kekerasan harus dicegah agar tidak terus memperburuk citra HAM Indonesia.

“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” kata Pigai di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026.

Ia menilai meningkatnya kekerasan menjadi tanda bahwa penyelesaian konflik Papua selama ini belum menyentuh akar persoalan. Pemerintah dan berbagai lembaga negara disebut lebih banyak menangani kasus-kasus individual, sementara konflik besarnya tetap berulang.

BACA JUGA:Guru Honorer Dibatasi Sampai 2026, Pemerintah Bilang Jangan Panik Meski Status Masih Abu-Abu

Menurut Pigai, penyelesaian Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional yang melibatkan banyak unsur negara sekaligus.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” ujarnya.

Pigai menegaskan persoalan Papua bukan isu sektoral yang bisa diselesaikan satu kementerian saja. Ia menyebut pendekatan komprehensif, dialog, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk mendorong penyelesaian yang lebih menyeluruh.

Kementerian HAM, kata dia, akan terus mendorong model penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi dan berbasis penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah juga disebut memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus mencari jalan damai yang berkelanjutan.