Homeless Media Disebut Mitra Pemerintah, Bakom Istana Bilang Tak Ada Kontrak

JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah tampaknya sedang giat memperluas jalur komunikasi. Bukan cuma lewat media arus utama, tapi juga lewat apa yang kini disebut sebagai homeless media. Istilah yang terdengar seperti nasib anak kos akhir bulan itu ternyata merujuk pada media yang hidup dari platform media sosial dan bergerak di ekosistem media baru.

Masalah mulai muncul ketika Badan Komunikasi Pemerintah RI atau Bakom menyebut media-media tersebut sebagai bagian dari mitra komunikasi pemerintah. Publik pun langsung bertanya-tanya, ini media independen atau sudah masuk grup keluarga pemerintah.

Pelaksana Tugas Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, mengakui memang ada pertemuan antara pihaknya dengan Indonesia New Media Forum atau INMF pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, INMF menyerahkan dokumen berjudul New Media Forum 2026 yang berisi daftar pemain media baru.

Besoknya, saat konferensi pers mingguan Program Hasil Terbaik Cepat, Kepala Bakom Muhammad Qodari menyambut komunitas New Media Forum sambil menyebut puluhan nama media yang dianggap tergabung di dalamnya. Dari situlah drama dimulai.

BACA JUGA:Sekolah Mau Direvitalisasi Besar-besaran, Rp14 Triliun bakal Digelontorin

Kurnia berdalih, penyebutan nama-nama media itu hanya berdasarkan dokumen yang diberikan sehari sebelumnya.

“Pandangan Bakom, new media perlu dijangkau agar dapat meningkatkan kualitas dan standar supaya produknya makin berkualitas,” kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat, 8 Mei 2026.

Kalimatnya terdengar manis. Tapi di telinga publik, “dijangkau pemerintah” dan “meningkatkan standar” bisa terdengar seperti undangan halus menuju ruang briefing kekuasaan.

Kurnia buru-buru menegaskan bahwa tidak ada kontrak apa pun antara pemerintah dengan media-media tersebut. Tidak ada arahan editorial, tidak ada ikatan dukungan politik, dan tidak ada kerja sama resmi.

“Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah,” ujar Kurnia.

BACA JUGA:Fakta Investigasi Kemenkes, Dokter Magang di Jambi Tetap Jaga Meski Sakit dan Tak Pernah Libur

Ia juga menambahkan sampai sekarang Bakom belum punya kerja sama apa pun dengan INMF maupun media yang namanya tercantum di dokumen tersebut.

Masalahnya, publik telanjur menangkap kesan berbeda. Ketika nama media diumumkan dalam forum resmi pemerintah, lalu disebut bagian dari ekosistem komunikasi negara, tafsir liar hampir mustahil dicegah.

Bakom sendiri akhirnya mengakui ada framing yang bisa memunculkan salah paham.