Kantor MBG Diperluas di Semua Daerah, ASN Disiapkan Awasi Ribuan Dapur

JAKARTA, PostingNews.id — Program Makan Bergizi Gratis makin serius digarap pemerintah di daerah. Kali ini, Badan Gizi Nasional mulai membangun struktur baru yang disebut Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mengawal jalannya program dari hulu sampai hilir.

Di Kabupaten Bogor, jumlahnya tak main-main. Sekitar 20 kantor bakal dibentuk untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, kantor ini akan jadi perpanjangan tangan langsung lembaganya di daerah. Posisi kepala kantor bahkan berada di bawah koordinasi langsung dirinya.

“Koordinasi KPPG berada langsung di bawah BGN. Artinya, kepala KPPG berkoordinasi langsung dengan saya terkait program MBG. KPPG ini bisa disebut sebagai kepanjangan tangan BGN di daerah, dan pejabatnya harus ahli di bidangnya,” kata Dadan usai meresmikan fasilitas di Kabupaten Bogor, Rabu, 15 April 2026.

BACA JUGA:Prabowo Keliling Dunia Cari Mitra, Dari Putin ke Macron, RI Mau Main 2 Kaki

Tak hanya itu, seluruh struktur di dalamnya dipastikan diisi oleh aparatur sipil negara. Proses rekrutmen pun dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional tanpa melibatkan pihak lain.

Dadan menjelaskan, satu kantor nantinya akan mengoordinasikan sekitar 50 dapur layanan gizi atau SPPG. Dengan target dapur yang bisa menembus sekitar seribu unit di Kabupaten Bogor, pembentukan puluhan kantor ini dinilai sebagai kebutuhan mendesak.

“Satu KPPG akan mengoordinasikan sekitar 50 SPPG. Di Kabupaten Bogor, dapur MBG diproyeksikan mencapai sekitar seribu unit. Karena itu, kami akan membentuk sekitar 20 KPPG. Titiknya antara lain di Leuwiliang, Ciawi, dan wilayah lain di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Saat meresmikan salah satu dapur di wilayah Sukaraja, Dadan bahkan memberi label “sempurna” untuk fasilitas tersebut. Ia menilai standar kebersihan, kualitas bahan baku, hingga kondisi kesehatan pegawai sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Yang menarik, seluruh pegawai dapur tidak hanya menjalani pemeriksaan kesehatan biasa, tapi juga tes narkotika yang melibatkan Badan Narkotika Nasional.

BACA JUGA:Prabowo Minta Kuota Minyak ke Rusia, RI Resmi Sandarkan Energi ke Mitra Baru

“Saya harap SPPG lain bisa meniru standar di sini, sehingga program MBG benar-benar berjalan sesuai harapan makanannya higienis dan seluruh pegawainya bebas narkoba,” kata Dadan.

Dukungan juga datang dari dunia usaha. Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sintha Dec Checawaty menyatakan pihaknya siap mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah.

Saat ini, Kadin telah mengelola 15 dapur dan menargetkan penambahan hingga 20 unit dalam waktu dekat.