Sleman Tolak WFH dari Pusat, Pelayanan Jadi Alasan Utama

JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah Kabupaten Sleman memilih jalan berbeda dari arahan pemerintah pusat soal kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. Alih-alih menerapkan WFH satu hari dalam sepekan, Pemkab Sleman justru memutuskan tetap bekerja normal di kantor.

Keputusan ini diambil dengan alasan menjaga layanan publik agar tidak terganggu. Bupati Sleman Harda Kiswaya menilai kebijakan WFH belum tentu cocok diterapkan di daerahnya.

“Saya hormati perintah WFH itu, tetapi kalau di wilayah kabupaten khususnya di Sleman, kebijakan itu tidak bisa optimal. Sehingga kami tetap melayani masyarakat seperti biasa,” kata Harda di Sleman, Rabu, 1 April 2026.

Menurutnya, pelayanan langsung kepada masyarakat masih menjadi kebutuhan utama. Ia khawatir jika sebagian pegawai bekerja dari rumah, justru akan memperlambat respons terhadap kebutuhan warga.

“Kami hanya ingin mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat tanpa WFH itu. Nanti kalau misalnya ada masyarakat yang betul-betul butuh segera mendapatkan layanan pertolongan akan ribet,” ujarnya.

BACA JUGA:Intip Bocoran Terbaru OPPO Find X9s Pro: Monster Kompak dengan Kamera 200 MP dan Baterai Jumbo!

Keputusan tersebut, kata Harda, bukan diambil secara mendadak. Pemerintah daerah sudah berdiskusi dan menilai hampir tidak ada sektor pelayanan yang bisa berjalan efektif jika sebagian pegawai bekerja dari rumah.

“Kami sudah dialog dengan teman-teman, kelihatannya yang butuh WFH hampir tidak ada. Nanti kalau salah satu saja yang WFH malah ribet karena semua pelayanan langsung kepada masyarakat,” kata dia.

Harda juga menyinggung pendekatan pemerintah pusat yang dinilai masih bersifat umum. Ia melihat kebijakan WFH belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi tiap daerah.

“Banyak aturan yang seperti itu kejadiannya. Nanti warga akan tanya bagaimana Sleman, ya kami akan tetap melayani seperti biasa,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan sikapnya bisa berubah jika kebijakan tersebut diwajibkan secara nasional. Untuk saat ini, Sleman memilih tetap fokus pada pelayanan langsung.

BACA JUGA:Ribuan Dapur MBG Disetop BGN, Standar Dasar Belum Beres

“Kalau diwajibkan kami akan patuh. Tapi dari sisi pelayanan, kami punya pemahaman kalau pelayanan itu ya melayani langsung ke masyarakat,” kata dia.

Sikap serupa juga terlihat di tingkat provinsi. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerapkan WFH bagi ASN dalam waktu dekat.