Sleman Tolak WFH dari Pusat, Pelayanan Jadi Alasan Utama

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait kesiapan masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Terdapat banyak OPD yang tugas mayoritasnya tidak dapat didelegasikan melalui sistem informasi teknologi atau aplikasi digital,” kata dia.

Meski sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah tersedia, ia mengakui belum semua masyarakat mampu mengakses layanan digital secara penuh. Karena itu, pemetaan kebutuhan dan kesiapan masih terus dilakukan.

“Proses diskusi soal WFH masih terus berjalan dan masih menunggu draf final dari rencana kebijakan tersebut agar penerapannya lebih matang,” ujarnya.