Tito Sebut Menteri Sepakat WFH Sehari, Tunggu Restu Prabowo

JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah mulai mengarah pada kebijakan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan sebagai respons atas ancaman krisis energi global. Kesepakatan itu sudah dicapai di level menteri, meski keputusan final masih menunggu persetujuan Presiden.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, rapat lintas kementerian telah menyepakati skema WFH satu hari. Pertemuan itu melibatkan sejumlah menteri kunci, termasuk Menko PMK, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, hingga Menteri Sekretaris Negara.

“Sudah rapat kemarin, hampir tiga atau empat jam, ya, tapi kami sepakat untuk satu suara,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah penghematan energi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Asia Barat. Pemerintah menilai pembatasan mobilitas pekerja bisa menekan konsumsi bahan bakar.

Namun hingga kini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi hari pelaksanaan WFH tersebut. Tito sendiri mengaku tidak dalam posisi menyampaikan keputusan ke publik karena masih harus dilaporkan ke Presiden.

BACA JUGA:Anies Kembali ke Cikeas, Hubungan Demokrat Disebut Baik Lagi

“Saya enggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari yang sama. Tapi saya enggak menyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” ujarnya.

Di tengah pembahasan itu, muncul usulan agar WFH diterapkan pada hari Jumat. Skema ini berpotensi menciptakan akhir pekan panjang dari Jumat hingga Minggu.

Di sisi lain, efektivitas kebijakan ini mulai dipertanyakan. Ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai penerapan WFH satu hari belum tentu berujung pada penghematan energi.

“Sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Ahad, 22 Maret 2026.

Menurutnya, tanpa faktor keterpaksaan seperti saat pandemi Covid-19, kebijakan ini berisiko berubah arah. Alih-alih bekerja dari rumah, pekerja justru bisa berpindah ke lokasi lain atau bekerja dari tempat wisata.

BACA JUGA:Prabowo Lagi-lagi Tegaskan Nonblok di Tengah Konflik Timur Tengah

Situasi ini membuat tujuan utama penghematan energi menjadi tidak optimal. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan, antara mendorong efisiensi atau menghadapi potensi kebijakan yang hanya berpindah bentuk tanpa mengurangi konsumsi energi secara nyata.