Zulhas Buka Opsi Indonesia Keluar dari BoP

Desakan Mundur dari MUI

Keanggotaan Indonesia di Board of Peace memang sejak awal menuai polemik. Situasi semakin sensitif setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026.

Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu pihak yang paling keras mendesak pemerintah untuk meninggalkan forum tersebut.

Dalam tausiyah resmi yang dirilis pada Ahad 1 Maret 2026, MUI menilai posisi Amerika Serikat di Dewan Perdamaian menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah sebenarnya dari forum itu.

Menurut MUI, dunia perlu mempertanyakan apakah strategi yang dijalankan benar-benar bertujuan mewujudkan perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang di Timur Tengah.

“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” tulis MUI dalam pernyataan resminya.

BACA JUGA:Prabowo Diam atas Wafatnya Khamenei, Bebas Aktif Dipertanyakan

Pernyataan tersebut mempertegas kekhawatiran sebagian kalangan bahwa keterlibatan Indonesia di forum tersebut berpotensi menimbulkan dilema politik luar negeri, terutama ketika konflik kawasan justru semakin meningkat.

Di tengah ketegangan geopolitik global, posisi Indonesia kini berada di persimpangan. Bertahan di Dewan Perdamaian berarti tetap berada dalam forum yang digagas Washington. Namun keluar dari forum itu juga berpotensi memicu dinamika baru dalam hubungan diplomatik.

Sinyal yang disampaikan pemerintah melalui Zulkifli Hasan memperlihatkan satu hal. Keputusan akhir belum ditutup. Tetapi pintu keluar dari Dewan Perdamaian tetap terbuka, kapan saja jika dianggap perlu.