JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Belum genap setahun Bobby Nasution memimpin Sumatera Utara, gelombang pengunduran diri menghantam jajaran Pemerintah Provinsi. Enam pejabat strategis tercatat melepaskan jabatan dalam rentang waktu kurang dari satu tahun.
Fenomena ini memantik sorotan. Pengamat anggaran dan kebijakan publik Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai perputaran biasa dalam birokrasi.
"Mundurnya sejumlah kepala dinas dalam waktu relatif singkat tidak bisa dibaca sekadar sebagai dinamika organisasi. Dalam perspektif administrasi publik, fenomena seperti ini justru menjadi indikator adanya gangguan serius dalam ekosistem kepemimpinan," ujar Elfenda saat dihubungi, Kamis 12 Februari 2026.
Menurut dia, rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam pemerintahan. Namun situasinya berbeda ketika pejabat setingkat kepala dinas memilih angkat kaki sebelum masa kerjanya berjalan optimal. Dalam kerangka administrasi publik, kondisi seperti itu patut dicermati sebagai gejala persoalan struktural.
Elfenda menduga ada tekanan kuat yang membayangi para pejabat tersebut. Ia menilai pengunduran diri enam kepala dinas dalam tempo singkat bukan semata soal capaian kinerja.
BACA JUGA:Anak Buron Riza Chalid Jalani Sidang Tuntutan Kasus Minyak Mentah
"Itu adalah sinyal organisasi enam kepala dinas mundur dalam tempo kurang dari setahun, bukan karena gagal kinerja, melainkan karena 'tekanan' atau lebih jitunya, karena mereka diduga hanya dijadikan stempel pencairan anggaran proyek-proyek yang sudah diatur oknum-oknum pengusaha lingkaran kekuasaan gubernur," ujar peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumut itu.
Ia merujuk teori kepemimpinan publik dari Ronald Heifetz. Dalam konsep tersebut, pemimpin pemerintahan semestinya menghadirkan ruang kerja yang aman bagi aparatur profesional untuk menjalankan mandat sesuai aturan. Bukan ruang yang sarat tekanan informal.
"Jika pejabat teknis justru merasa jabatan mereka menjadi posisi rawan, maka yang gagal bukan individu, melainkan sistem kepemimpinannya. Birokrasi yang sehat membuat pejabat fokus bekerja. Birokrasi yang sakit membuat pejabat sibuk menyelamatkan diri," katanya.
Elfenda memetakan sedikitnya tiga dampak langsung dari mundurnya pejabat secara beruntun. Pertama, terputusnya kesinambungan kebijakan. Setiap pejabat baru cenderung memulai kembali dari awal. Program berjalan tersendat.
Kedua, hilangnya memori institusi. Pengalaman teknokratis yang terakumulasi pada pejabat sebelumnya tidak sepenuhnya dapat diwariskan. Ketiga, munculnya budaya defensif di internal birokrasi.
BACA JUGA:Dipercaya Jutaan Konsumen, Ini Standar Profesionalisme Teknisi AHASS yang Bikin Tenang
"Pertama, diskontinuitas kebijakan, dimana akhirnya setiap pejabat baru akan memulai dari nol. Kedua hilangnya memori institusi dimana pengalaman seorang pejabat teknokratis akan terputus. Ketiga karena budaya defensif akhirnya seorang pejabat yang tersisa cenderung tidak berani mengambil keputusan," ujarnya.
Dalam catatan, dua pejabat terakhir yang mundur adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Energi Sumber Daya Mineral Fitra Kurnia dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hendra Darmawan. Keduanya mengajukan pengunduran diri secara bersamaan pada Senin 9 Februari 2026.
Hendra menyatakan tidak mampu bekerja maksimal. Fitra menyebut ingin fokus mengurus keluarga.