Kritik serupa disampaikan pengajar Pesantren Ekologi Misykat al Anwar, Roy Murtadho. Menurut Roy, Board of Peace sejak awal kelahirannya lebih menyerupai perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat ketimbang forum perdamaian yang sah dan berkeadilan.
Ia menilai forum itu dirancang secara sepihak, bahkan tanpa melibatkan perwakilan Palestina sebagai pihak yang paling terdampak konflik.
BACA JUGA:Golkar Tak Gentar Jokowi Turun Gunung Bantu PSI
Bagi Roy, perdamaian tanpa kemerdekaan Palestina hanyalah gema kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat. Formula semacam itu sama sekali bukan jawaban atas ketidakadilan struktural yang dialami rakyat Palestina selama puluhan tahun.
Board of Peace, kata dia, justru mereduksi tragedi genosida di Gaza menjadi sekadar proyek rekonstruksi dan rehabilitasi yang berpotensi menjadi ladang bisnis negara-negara penindas. Menurut Roy, pendekatan itu jauh dari semangat menyembuhkan luka kemanusiaan dan menegakkan keadilan sejarah.
Roy juga menilai kepemimpinan moral NU sedang berada dalam ujian berat. Seorang pemimpin organisasi ulama, kata dia, tidak seharusnya menyederhanakan persoalan sebesar Palestina hanya dengan seruan untuk terlibat tanpa perhitungan etik dan politik yang matang.
Para pendiri dan kiai sepuh NU, lanjutnya, sejak awal telah mewariskan sikap hati-hati terhadap kekuasaan zalim. Mereka mengajarkan bahwa agama akan kehilangan ruhnya bila dijadikan alat legitimasi penindasan dan penjajahan.
Bagi Roy, isu Palestina tidak bisa diperlakukan sebagai sekadar strategi diplomasi atau urusan hubungan internasional yang bisa ditimbang untung ruginya. Palestina adalah benteng terakhir perjuangan moral dunia saat ini.
BACA JUGA:Prabowo Tantang Lawan Politik Bertarung Lagi di Pilpres 2029
Di tanah itulah, kata dia, pertarungan antara kebenaran dan kesesatan berlangsung tanpa tirai. Genosida yang terus terjadi merupakan wajah nyata imperialisme-kolonialisme modern yang dipertahankan melalui berbagai instrumen internasional.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan,” ujar Roy.
Menurut dia, kegagalan Indonesia menghentikan kejahatan kemanusiaan di Palestina bukan hanya kegagalan politik, tetapi juga kegagalan nurani. Membicarakan Palestina hanya dengan bahasa damai dan stabilitas tanpa keadilan dinilai sebagai upaya menormalkan pendudukan dan genosida.
Roy mengingatkan bahwa narasi damai yang dipisahkan dari keadilan hanya akan mengulang sejarah kelam. Narasi semacam itu menjadikan korban sekadar objek pengaturan, bukan subjek yang berhak menentukan nasibnya sendiri.
Imperialisme, kata Roy, sering bekerja paling licik justru ketika kekerasan diberi wajah prosedural dan dialogis, sementara ketimpangan diberi label kompromi demi kesejahteraan.
BACA JUGA:Prabowo Lagi-lagi Singgung Demo Ricuh Dikendalikan Kekuatan Asing
Karena itu, menurut dia, PBNU seharusnya berdiri sebagai penjaga nurani umat dan pembimbing moral bagi jutaan warganya. Sejarah NU kuat bukan karena kedekatan dengan kekuasaan, melainkan karena keberanian menjaga jarak kritis dan menyuarakan kebenaran meskipun pahit.